Debat Mahfud dan Gibran soal IKN, Ketua Banggar DPR: Pendanaan Masih dari APBN

"Lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya," katanya.

Said mengatakan, IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, sementara rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1%, padahal IKN adalah proyek jangka panjang. Karena itu, sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi jangka panjang, tahap-setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta.

Said memahami kekhawatiran para pengusaha atas investasi di IKN. Pertama, saat ini tengah berlangsung pemilu, ada sejumlah kandidat capres yang berkomitmen meneruskan IKN, ada juga yang menolak. Hal ini tentu saja akan menjadi risiko investasi bagi pengusaha.

"Kami tegaskan pasangan Ganjar dan Mahfud berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN," katanya.

Selain karena sudah menjadi perintah undang undang, pembangunan IKN dimaksudkan untuk membagi beban Jakarta yang telah kelebihan kapasitas menanggung ruang hidup, baik sebagai ibu kota negara, dan pusat ekonomi secara layak.

Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat. Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polutan besar dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat kedua dunia.

"Itulah sebabnya ibu kota negara perlu dipindahkan, untuk mengurangi beban di Jakarta," katanya.

Dalam meneruskan pembangunan IKN, kata Said, Ganjar-Mahfud akan lebih berhati-hati, prinsip partisipasi semua pihak, masyarakat, dan swasta harus menjadi yang utama, agar IKN tidak dimaknai sebagai pekerjaan pemerintah semata.

Untuk mengundang minat swasta terlibat dalam pendanaan IKN, akan fokus pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara yang menjadi aset pemerintah pusat.

Skema pemanfaatan BMN jauh lebih realistis mengajak swasta berpartisipasi membangun IKN, daripada meminta tabur uang ke IKN secara langsung. Jika mereka mau, tentu skema investasi langsung ke IKN akan jauh lebih baik.