Publik Tunggu Konsep Ekonomi Digital Gibran Dalam Skala Nasional

Hal ini tentu tidak menarik bagi investor karena tidak ada kepastian hukum. Regulasi yang mudah dinilai investor sebagai bentuk inkonsistensi maka investor akan cenderung lebih berhati-hati ketika misalnya ingin berinvestasi di suatu negara atau dalam konteks ini di suatu daerah karena ada track record dari perubahan regulasi.

Dia mencontohkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pembangunan smelter. Hal lain misalnya ketika pemerintah membuat kebijakan terkait kewajiban membangun smelter.

Dia menambahkan kepentingan yang tinggi antara pemerintah pusat-daerah dan bahkan pemilik modal juga menjadi faktor mudahnya regulasi berganti.

“Jadi memang menurut saya pekerjaan rumahnya ke depan adalah memastikan sebuah regulasi telah dihasilkan dari proses yang melibatkan banyak pihak sehingga di kemudian hari regulasi tersebut bisa konsisten untuk tidak berubah karena diproses awal dia telah melibatkan banyak pihak dan disepakati secara bersama untuk dijalankan,” ujar Yusuf.

Dia menuturkan kesepahaman antarpemangku kebijakan kemudian diperkuat dengan komitmen berkelanjutan. Artinya, regulasi yang ditetapkan di level paling tinggi dalam hal ini misalnya pemerintah pusat tentu juga harus dijalankan di level yang lebih rendah dalam hal ini misalnya Pemkot maupun Pemkab.