Publik Tunggu Konsep Ekonomi Digital Gibran Dalam Skala Nasional

JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lebih diuntungkan dengan tema ekonomi digital.

"Kalau bicara ekonomi digital saya rasa praktiknya mungkin memang benar Gibran lebih unggul," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Menurut dia, Gibran diuntungkan dengan rekam jejaknya berkecimpung di Solo Technopark yang didesain untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda di bidang ekonomi digital.

"Karena dia menjadi wali kota dan dia punya kebijakan Solo Technopark. Ini kan pro terhadap ekonomi digital yang digagas untuk usia muda," ucapnya.



Berbicara ekonomi digital dalam lingkup kota berbeda dengan ekonomi digital dalam lingkup nasional.

"Saya kira ini akan menguntungkan Gibran, tapi bicara Indonesia kan tidak bicara Solo. Maka ketika Gibran bicara ekonomi digital sebagai cawapres, maka dia harus berbicara ekonomi digitalnya Indonesia bukan ekonomi digitalnya Solo," katanya.

Keberadaan Solo Technopark yang menguntungkan posisi Gibran namun sekaligus menjadi catatan untuk Gibran.

"Gibran ini diuntungkan juga. Meskipun dia menggagas Solo Technopark tapi kan itu akses-akses untuk mendapat stimulasi dana dari pemerintah pusat. Artinya pengaruh Presiden Jokowi juga tidak terlepas dari keuntungan ini," ungkapnya.

Menurut dia, debat tema ekonomi juga akan memberi ruang untuk Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar.

Sedangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, akan didukung dengan pengalamannya di legislatif. Oleh sebab itu, ketiganya dinilai punya potensi seimbang dalam debat cawapres.

"Kalau Cak Imin karena dia malang melintang di legislatif. Artinya seimbang menurut saya," ucapnya.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pekerjaan rumah pemimpin mendatang untuk mengeluarkan kepastian hukum dan regulasi berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

“Kalau kita bicara regulasi ataupun ketentuan yang berkaitan dengan investasi memang perubahan dari suatu regulasi kerap kali terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Hal ini tentu tidak menarik bagi investor karena tidak ada kepastian hukum. Regulasi yang mudah dinilai investor sebagai bentuk inkonsistensi maka investor akan cenderung lebih berhati-hati ketika misalnya ingin berinvestasi di suatu negara atau dalam konteks ini di suatu daerah karena ada track record dari perubahan regulasi.

Dia mencontohkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pembangunan smelter. Hal lain misalnya ketika pemerintah membuat kebijakan terkait kewajiban membangun smelter.

Dia menambahkan kepentingan yang tinggi antara pemerintah pusat-daerah dan bahkan pemilik modal juga menjadi faktor mudahnya regulasi berganti.

“Jadi memang menurut saya pekerjaan rumahnya ke depan adalah memastikan sebuah regulasi telah dihasilkan dari proses yang melibatkan banyak pihak sehingga di kemudian hari regulasi tersebut bisa konsisten untuk tidak berubah karena diproses awal dia telah melibatkan banyak pihak dan disepakati secara bersama untuk dijalankan,” ujar Yusuf.

Dia menuturkan kesepahaman antarpemangku kebijakan kemudian diperkuat dengan komitmen berkelanjutan. Artinya, regulasi yang ditetapkan di level paling tinggi dalam hal ini misalnya pemerintah pusat tentu juga harus dijalankan di level yang lebih rendah dalam hal ini misalnya Pemkot maupun Pemkab.