Kepemimpinan Dwitunggal, Kaukus Aktivis 89 Sebut Pembagian Tugas Perlu Diatur Dalam UU
Jum'at, 22 Desember 2023 - 17:49 WIB
loading...
Kaukus Aktivis 89 menggelar diskusi kepemimpinan dwitunggal di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini dianggap memiliki banyak bias di antaranya terkait posisi wakil presiden yang dinilai sebagai ban serep. Padahal, presiden dan wapres merupakan pemimpin yang dipilih bersama-sama oleh rakyat, yang lebih tepatnya disebut dwitunggal.
Hal tersebut dikatakan anggota Majelis Nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Syaiful Bahari dalam diskusi “Dwitunggal Anies-Muhaimin: Kolektif Kolegial Menuju Indonesia Adil dan Sejahtera” di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023 yang diselenggarakan Kaukus Aktivis 89.
Diskusi tersebut menghadirkan anggota Majelis Nasional SKI Syaiful Bahari dan anggota Kaukus Aktivis 89 Standarkiaa Latief.
Baca juga: 8 Aktivis Perempuan Muslim Berprestasi Dunia
Syaiful mengatakan konstitusi Indonesia mengamanatkan dwitunggal, sehingga posisi wapres tak dapat dianggap ban serep atau subordinasi presiden.
“Relevansi konsep kepemimpinan dwitunggal telah disampaikan Anies dan Muhaimin. Dan jika dilihat secara sosiologis, kepemimpinan dwitunggal lahir dari krisis politik,” ujarnya.
Standarkiaa Latief menyoroti pentingnya revisi UU terkait peran dan tanggung jawab presiden dan wapres, maka dibutuhkan pembahasan yang komprehensif di parlemen.
Hal tersebut dikatakan anggota Majelis Nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Syaiful Bahari dalam diskusi “Dwitunggal Anies-Muhaimin: Kolektif Kolegial Menuju Indonesia Adil dan Sejahtera” di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023 yang diselenggarakan Kaukus Aktivis 89.
Diskusi tersebut menghadirkan anggota Majelis Nasional SKI Syaiful Bahari dan anggota Kaukus Aktivis 89 Standarkiaa Latief.
Baca juga: 8 Aktivis Perempuan Muslim Berprestasi Dunia
Syaiful mengatakan konstitusi Indonesia mengamanatkan dwitunggal, sehingga posisi wapres tak dapat dianggap ban serep atau subordinasi presiden.
“Relevansi konsep kepemimpinan dwitunggal telah disampaikan Anies dan Muhaimin. Dan jika dilihat secara sosiologis, kepemimpinan dwitunggal lahir dari krisis politik,” ujarnya.
Standarkiaa Latief menyoroti pentingnya revisi UU terkait peran dan tanggung jawab presiden dan wapres, maka dibutuhkan pembahasan yang komprehensif di parlemen.
Lihat Juga :
