KTP Sakti, Mengatasi Semua Masalah dengan Satu Kartu
loading...
A
A
A
"KTP Sakti tidak mengharuskan seseorang mengganti KTP yang ada, karena hanya peningkatan dari KTP sebelumnya. Semua urusan terintegrasi melalui kebijakan satu data dan koneksi digital lintas kementerian," kata TPN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat ini sedang memimpin digitalisasi kebijakan berbasis satu data untuk mempercepat dan memastikan pelayanan publik kepada warga negara berjalan secara langsung, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Kebijakan satu data penduduk yang terintegrasi, telah terbukti mampu memerangi kemiskinan di beberapa negara seperti Inggris, China, Australia, dan India. Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut, digitalisasi bukan hanya masalah teknologi, tetapi kemauan politik (political will). Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki political will untuk merealisasikan semua itu.
"Jika Ganjar-Mahfud memenangi Pilpres 2024, mereka akan membentuk satu kementerian khusus yaitu Kementerian Digital yang khusus menangani program digitalisasi nasional yang berbasis satu data (single ID) untuk setiap warga negara," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat ini sedang memimpin digitalisasi kebijakan berbasis satu data untuk mempercepat dan memastikan pelayanan publik kepada warga negara berjalan secara langsung, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Kebijakan satu data penduduk yang terintegrasi, telah terbukti mampu memerangi kemiskinan di beberapa negara seperti Inggris, China, Australia, dan India. Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut, digitalisasi bukan hanya masalah teknologi, tetapi kemauan politik (political will). Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki political will untuk merealisasikan semua itu.
"Jika Ganjar-Mahfud memenangi Pilpres 2024, mereka akan membentuk satu kementerian khusus yaitu Kementerian Digital yang khusus menangani program digitalisasi nasional yang berbasis satu data (single ID) untuk setiap warga negara," katanya.
(abd)