Pertimbangkan Revisi UU ITE, Ganjar Pranowo: Pejabat Jangan Baperan Kalau Dikritik
Kamis, 21 Desember 2023 - 18:36 WIB
loading...
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo merasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi kembali. Foto/MPI/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo merasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi kembali. Hal itu didasari lantaran revisi itu masih menyimpan "pasal karet".
"Oh iya (UU ITE perlu direvisi karena ada pasal karet)," ujar Ganjar saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).
Baca juga: Ganjar Ajak Masyarakat Hindari Politik Identitas Serang Lawan: Lebih Baik Negative Campaign
Terlepas dari itu, Ganjar mengatakan kritik tak dilarang di Tanah Air. Namun, ia menjelaskan penyampaian kritik perlu diperhatikan tidak menyakiti orang.
"Kritiklah kebijakannya, tapi jangan maaf ya, fisiknya, sukunya, agamanya, golongannya. Saya kira itu menjadi barrier yang mungkin orang jangan ditembus dong yang itu. Tapi kalau Kritik kebijakannya boleh-boleh saja," jelas Ganjar.
Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mengaku kerap mendapat kritik saat menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ia mengaku kerap mengundang pengkritik datang langsung kepadanya.
"Saya 10 tahun kurang lebih menjadi gubernur, mendapatkan krtik-kritikan seperti itu. Maka seringkali kalau mereka kritik, datang aja. Kita ngobrol, kita diskusi. Itu jauh lebih menarik," papar Ganjar.
Baca juga: Milenial dan Gen Z Berisiko Terpapar Hoaks, Ganjar Ajak Anak Muda Cek Rekam Jejak Capres-Cawapres
Hanya saja, ia menekankan pejabat tak boleh baper dan antiterhadap kritik. "Dan pejabat jangan baperan kalau dikritik itu," tandasnya.
"Oh iya (UU ITE perlu direvisi karena ada pasal karet)," ujar Ganjar saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).
Baca juga: Ganjar Ajak Masyarakat Hindari Politik Identitas Serang Lawan: Lebih Baik Negative Campaign
Terlepas dari itu, Ganjar mengatakan kritik tak dilarang di Tanah Air. Namun, ia menjelaskan penyampaian kritik perlu diperhatikan tidak menyakiti orang.
"Kritiklah kebijakannya, tapi jangan maaf ya, fisiknya, sukunya, agamanya, golongannya. Saya kira itu menjadi barrier yang mungkin orang jangan ditembus dong yang itu. Tapi kalau Kritik kebijakannya boleh-boleh saja," jelas Ganjar.
Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mengaku kerap mendapat kritik saat menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ia mengaku kerap mengundang pengkritik datang langsung kepadanya.
"Saya 10 tahun kurang lebih menjadi gubernur, mendapatkan krtik-kritikan seperti itu. Maka seringkali kalau mereka kritik, datang aja. Kita ngobrol, kita diskusi. Itu jauh lebih menarik," papar Ganjar.
Baca juga: Milenial dan Gen Z Berisiko Terpapar Hoaks, Ganjar Ajak Anak Muda Cek Rekam Jejak Capres-Cawapres
Hanya saja, ia menekankan pejabat tak boleh baper dan antiterhadap kritik. "Dan pejabat jangan baperan kalau dikritik itu," tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
