KKP Gandeng Pemerintah Vietnam Cegah Penyelundupan Benur
Rabu, 20 Desember 2023 - 21:38 WIB
loading...
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan pihaknya menggandeng Pemerintah Vietnam untuk mencegah penyelundupan benur. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Vietnammencegah praktik penyelundupan benur. Caranya dengan membuka jalan investasi bagi para pelaku usaha negara tersebut melakukan budidaya lobster di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, langkah itu dilakukan agar Indonesia memiliki peran strategis pada rantai pasok (supply chain) lobster di pasar global. Lewat skema itu, Indonesia tidak hanya mendapat nilai investasi tapi juga transfer teknologi dan pengetahuan budidaya lobster yang modern, hingga akses pasar lobster yang lebih luas.
Baca juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan Tunda Penangkapan Ikan Terukur
"Sebagai negara tetangga (Indonesia-Vietnam) kita harus kolaboratif untuk bisa menjadi bagian dari tata kelola perikanan dunia. Artinya kita harus menjadi supply chain global, dan menuju ke sana tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bersatu, kita bisa jadi yang terbesar di kawasan," tegas Trenggono menanggapi kabar rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih bening lobster (benur), Rabu (20/12/2023).
Kerja sama dengan Vietnam menjadi upaya pemerintah menekan kerugian negara imbas praktik ilegal penyelundupan benur yang masih terus terjadi hingga saat ini. Setiap tahunnya lebih dari 300 juta ekor benur mengalir secara ilegal dari Indonesia.
Baca juga: Penyelundupan Benih Lobster Seharga Rp4,1 Miliar ke Vietnam Digagalkan
Padahal, KKP bersama penegak hukum dan kementerian lainnya gencar melakukan pengawasan di berbagai titik rawan, termasuk dengan menambah kapal pengawas. Dari hasil penelusuran pihaknya, budidaya lobster di Vietnam sudah sangat maju dan 100% benur yang digunakan berasal dari Indonesia meski keran ekspor ditutup.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, langkah itu dilakukan agar Indonesia memiliki peran strategis pada rantai pasok (supply chain) lobster di pasar global. Lewat skema itu, Indonesia tidak hanya mendapat nilai investasi tapi juga transfer teknologi dan pengetahuan budidaya lobster yang modern, hingga akses pasar lobster yang lebih luas.
Baca juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan Tunda Penangkapan Ikan Terukur
"Sebagai negara tetangga (Indonesia-Vietnam) kita harus kolaboratif untuk bisa menjadi bagian dari tata kelola perikanan dunia. Artinya kita harus menjadi supply chain global, dan menuju ke sana tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bersatu, kita bisa jadi yang terbesar di kawasan," tegas Trenggono menanggapi kabar rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih bening lobster (benur), Rabu (20/12/2023).
Kerja sama dengan Vietnam menjadi upaya pemerintah menekan kerugian negara imbas praktik ilegal penyelundupan benur yang masih terus terjadi hingga saat ini. Setiap tahunnya lebih dari 300 juta ekor benur mengalir secara ilegal dari Indonesia.
Baca juga: Penyelundupan Benih Lobster Seharga Rp4,1 Miliar ke Vietnam Digagalkan
Padahal, KKP bersama penegak hukum dan kementerian lainnya gencar melakukan pengawasan di berbagai titik rawan, termasuk dengan menambah kapal pengawas. Dari hasil penelusuran pihaknya, budidaya lobster di Vietnam sudah sangat maju dan 100% benur yang digunakan berasal dari Indonesia meski keran ekspor ditutup.
Lihat Juga :
