Sinergi Lintas Lembaga Jaga Keberlangsungan Program JKN
Jum'at, 15 Desember 2023 - 21:20 WIB
loading...
BPJS Kesehatan mengajak kepada para stakeholder untuk dapat bersama-sama mendukung Program JKN. (Foto: dok BPJS Kesehatan)
A
A
A
MANGGARAI BARAT - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengajak kepada seluruh mitra kerjanya untuk bersama-sama mendukung keberlangsungan Program JKN. Menurutnya, program yang dijalankan BPJS Kesehatan ini perlu mendapat dukungan dari lintas sektoral dan berbagai lini, baik dari pemerintah, fasilitas kesehatan hingga masayarakat.
“Keberlangsungan Program JKN ini mencakup berbagai lini, baik dari cakupan kepesertaan, cakupan penjaminan pelayanan kesehatan, pembiayaan pelayanan hingga manajemen risiko. Untuk itu, sinergi lintas sektoral sangat penting dalam menjaga sustainibilitas Program JKN,”ucap Ghufron dalam pertemuan yang dihadiri oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Jumat (15/12/2023).
Ghufron menyebutkan bahwa sinergi dengan Kementerian Kesehatan juga dibutuhkan untuk penerapan manajemen risiko dalam pengendalian pelayanan kesehatan. Hal ini juga dilakukan untuk mencerminkan kesadaran akan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan nasional.
“Sinergi ini merupakan kunci untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan risiko di sektor kesehatan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” kata Ghufron.
Pentingnya sinergi ini terutama terlihat dalam konteks pengendalian biaya pelayanan kesehatan, di mana tantangan finansial menjadi salah satu aspek yang perlu diselesaikan dengan bijak. Dengan melibatkan lintas lembaga, dirinya berharap dapat merancang strategi yang lebih matang untuk menanggulangi lonjakan biaya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, sinergi lintas lembaga juga dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola manajemen risiko. Dengan saling mendukung dan berbagi pengetahuan, lembaga-lembaga terkait dapat menciptakan kerangka kerja yang kokoh dalam menjawab dinamika perubahan dalam dunia kesehatan.
Selain sektor pemerintahan, Ghufron juga menyebut dukungan fasilitas kesehatan juga penting untuk menjaga keberlangsungan program. Dengan upaya promotif dan preventif, akan membuat masyarakat yang lebih sehat dan berdampak kepada belanja kesehatan.
"Untuk itu, perlu peran seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan masukan dan perbaikan untuk Program JKN ini. Termasuk memberikan masukan pada penerapan manajemen risiko dalam pengendalian biaya pelayanan kesehatan Program JKN,"ujar Ghufron.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyusun langkah strategis yang menitikberatkan pada penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Budi mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah melakukan transformasi sistem kesehatan, khususnya di seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Menurutnya, salah satu faktor untuk menciptakan masyarakat yang sehat adalah bagaimana sinergi yang dijalankan dalam memberikan edukasi dan mengoptimalkan peran FKTP dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat.
"Dalam sistem kesehatan yang berkualitas, kita tidak hanya berfokus pada pengobatan saat sakit, tapi juga bagaimana mencegah agar jangan sampai sakit," kata Budi.
Budi menjelaskan, dana kapitasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada FKTP harus benar-benar dioptimalkan untuk menjalani promotif dan preventif. Ia juga menyebutkan dana kapitasi yang diberikan harus bisa menyokong program-program pencegahan yang lebih luas dan efektif, sehingga dana yang diberikan BPJS Kesehatan bisa digunakan dengan optimal.
Melalui sinergi tersebut, ia bertekad memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh serta memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam menjaga keberlangsung Program JKN.Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan sistem kesehatan yang berkelanjutan.
“Melalui langkah-langkah kolaboratif ini, diharapkan dapat ditemukan inovasi-inovasi yang memperkuat pondasi program jaminan kesehatan nasional, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang inklusif dan berdaya tahan,” ujar Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan budaya sehat kepada masyarakat melalui sosialisasi hidup sehat yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi.
Selain itu, untuk memperluas penjaminan kesehatan kepada masyarakat, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan bersinergi untuk meminimalisir adanya 'out of pocket' masyarakat dengan memperluas cakupan penjaminan pelayanan kesehatan di sektor asuransi, baik sosial maupun komersial.
“Keberlangsungan Program JKN ini mencakup berbagai lini, baik dari cakupan kepesertaan, cakupan penjaminan pelayanan kesehatan, pembiayaan pelayanan hingga manajemen risiko. Untuk itu, sinergi lintas sektoral sangat penting dalam menjaga sustainibilitas Program JKN,”ucap Ghufron dalam pertemuan yang dihadiri oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Jumat (15/12/2023).
Ghufron menyebutkan bahwa sinergi dengan Kementerian Kesehatan juga dibutuhkan untuk penerapan manajemen risiko dalam pengendalian pelayanan kesehatan. Hal ini juga dilakukan untuk mencerminkan kesadaran akan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan nasional.
“Sinergi ini merupakan kunci untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan risiko di sektor kesehatan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” kata Ghufron.
Pentingnya sinergi ini terutama terlihat dalam konteks pengendalian biaya pelayanan kesehatan, di mana tantangan finansial menjadi salah satu aspek yang perlu diselesaikan dengan bijak. Dengan melibatkan lintas lembaga, dirinya berharap dapat merancang strategi yang lebih matang untuk menanggulangi lonjakan biaya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, sinergi lintas lembaga juga dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola manajemen risiko. Dengan saling mendukung dan berbagi pengetahuan, lembaga-lembaga terkait dapat menciptakan kerangka kerja yang kokoh dalam menjawab dinamika perubahan dalam dunia kesehatan.
Selain sektor pemerintahan, Ghufron juga menyebut dukungan fasilitas kesehatan juga penting untuk menjaga keberlangsungan program. Dengan upaya promotif dan preventif, akan membuat masyarakat yang lebih sehat dan berdampak kepada belanja kesehatan.
"Untuk itu, perlu peran seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan masukan dan perbaikan untuk Program JKN ini. Termasuk memberikan masukan pada penerapan manajemen risiko dalam pengendalian biaya pelayanan kesehatan Program JKN,"ujar Ghufron.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyusun langkah strategis yang menitikberatkan pada penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Budi mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah melakukan transformasi sistem kesehatan, khususnya di seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Menurutnya, salah satu faktor untuk menciptakan masyarakat yang sehat adalah bagaimana sinergi yang dijalankan dalam memberikan edukasi dan mengoptimalkan peran FKTP dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat.
"Dalam sistem kesehatan yang berkualitas, kita tidak hanya berfokus pada pengobatan saat sakit, tapi juga bagaimana mencegah agar jangan sampai sakit," kata Budi.
Budi menjelaskan, dana kapitasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada FKTP harus benar-benar dioptimalkan untuk menjalani promotif dan preventif. Ia juga menyebutkan dana kapitasi yang diberikan harus bisa menyokong program-program pencegahan yang lebih luas dan efektif, sehingga dana yang diberikan BPJS Kesehatan bisa digunakan dengan optimal.
Melalui sinergi tersebut, ia bertekad memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh serta memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam menjaga keberlangsung Program JKN.Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan sistem kesehatan yang berkelanjutan.
“Melalui langkah-langkah kolaboratif ini, diharapkan dapat ditemukan inovasi-inovasi yang memperkuat pondasi program jaminan kesehatan nasional, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang inklusif dan berdaya tahan,” ujar Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan budaya sehat kepada masyarakat melalui sosialisasi hidup sehat yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi.
Selain itu, untuk memperluas penjaminan kesehatan kepada masyarakat, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan bersinergi untuk meminimalisir adanya 'out of pocket' masyarakat dengan memperluas cakupan penjaminan pelayanan kesehatan di sektor asuransi, baik sosial maupun komersial.
(dsa)
Lihat Juga :
