Kejar Target Rampungkan Pembangunan IKN, Pemerintah Prioritaskan Investor Dalam Negeri

JAKARTA - Pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya pada periode pembangunan tahap awal. Hal ini mengingat ketersediaan lahan pada pembangunan tahap awal, berada paling dekat dengan pusat pemerintahan.

Dengan prioritas yang diberikan pemerintah tersebut, para pelaku usaha dalam negeri diharapkan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari investasi yang sudah mereka tanamkan. Prioritas bagi investor dalam negeri dipilih pemerintah, agar tidak ada lagi asumsi bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi pengusaha nasional.

Pada tahap pertama pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri untuk membangun sejumlah fasilitas umum, seperti hotel, taman, gedung, sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan atau mal.

Presiden Joko Widodo menegaskan, jika sudah tidak ada lagi investor dalam negeri, yang berkontribusi terutama pada pembangunan tahap awal hingga tahun 2024, maka pemerintah akan membuka kesempatan kepada investor dari luar negeri.

"Saya sampaikan pada Kepala Otorita dahulukan investor dalam negeri. Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada (pelaku usaha dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar, karena sudah beberapa bulan lalu dari Singapura ada 130 investor datang," ujar Kepala Negara dalam sambutannya pada acara groundbreaking Pakuwon di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, minat investor asing melihat proyek IKN ini cukup antusias untuk menanamkan modalnya. Bahkan ada ratusan pengusaha dari berbagai negara yang siap untuk melakukan investasi di IKN.

Namun hingga saat ini, pemerintah masih mendahulukan minat investor dalam negeri. Di tengah pengajuan 304 surat minat investasi atau Letter of Intent (LoI) dari pengusaha asing untuk megaproyek IKN. Dari 304 LoI tersebut, sektor yang paling banyak diminati calon investor yakni barang jasa 64 LoI, energi 52 LoI, dan properti 38 LoI.

“Di seluruh negara, kami menyampaikan kemajuan IKN, investasi apa yang terbuka dan banyak yang berminat. Tetapi kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang sudah ditandatangani,” katanya.

Konsorsium Investor IKN

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, investor dalam negeri menjadi prioritas untuk mengisi wilayah pusat IKN. Ia optimis investor dalam negeri mampu membangun IKN, khususnya kawasan-kawasan inti.

Menteri Bahlil menginginkan pembangunan dapat dipercepat. Sehingga Agustus 2024 kawasan IKN dapat digunakan sebagai tempat melakukan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Secara resmi, 10 perusahaan besar Indonesia mengumumkan investasi di IKN.

Pengumuman ini langsung disaksikan Presiden Jokowi ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN September 2023 lalu. Sepuluh perusahaan tersebut dipimpin oleh Agung Sedayu Group, beranggotakan Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.

Selain itu, beberapa investor lain, seperti Pakuan, Marriott, Jambuluwuk, Vasanta, Hermina, dan Jakarta Intercultural School, turut terlibat di dalam proses pembangunan sektor perhotelan, mal, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran.

Menteri Bahlil melihat bahwa kebutuhan infrastruktur bagi para investor seperti ketersediaan listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera. Baginya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, oleh karena itu harus diberikan terus dukungan.

Salah satu perwakilan Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pendiri Agung Sedayu Sedayu Group Sugianto Kusuma menyatakan apresiasi kepada pemerintah atas percepatan dan respons yang baik dalam segala kendala yang dihadapi oleh para penanam modal.

Lebih lanjut, Sugianto menyampaikan harapan tersedianya bahan material yang dekat dengan lokasi proyek agar percepatan pembangunan proyek menjadi lebih efektif dan efisien. "Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," ucapnya optimis.


Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma. (dok. BKPM)

Groundbreaking berikutnya dijadwalkan akan dilakukan pada 20 Desember mendatang. Pemilihan waktu groundbreaking selanjutnya di IKN mengikuti jadwal Presiden Joko Widodo yang juga menginginkan setiap bulan dilakukan peletakan batu pertama dari para pelaku usaha atau lembaga dilakukan.

"Insya Allah minggu depan tanggal 20 an kita berharap semaksimal mungkin bisa tercapai karena mungkin sebagian sudah ada yang libur, tapi kita maksimalkan dulu sebelum libur harus sudah ada groundbreaking sebelum liburan,” ujar. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono kepada iNews Media Group, di Jakarta baru-baru ini.

Investor Minati 9 Proyek KPBU IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut ketertarikan investor terhadap proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) cukup tinggi. Nilai investasi proyek tersebut mencapai Rp55 triliun untuk 9 proyek yang saat ini tengah dilakukan proses realisasi.

Direktur Pembiayaan Otorita IKN Muhammad Naufal Aminudin menuturkan, saat ini investor memang lebih banyak yang berminat untuk melakukan investasi dengan skema KPBU, karena mampu berbagi risiko dengan pemerintah. Sehingga investor tidak harus menanggung risiko investasi sendiri.

"Total secara keseluruhan indikasi investasi melalui skema KPBU Rp55 triliun, ini nilai yang cukup signifikan sebenarnya dan ini akan bertambah dari waktu ke waktu karena hingga saat ini investor yang tertarik untuk berinvestasi dengan skema KPBU ini relatif sangat besar," ujar Naufal dalam acara Sosialisasi UU No.21 tentang IKN secara virtual, Selasa (12/12/2023).

Adapun 9 proyek KPBU senilai Rp55 triliun yang akan dibangun di IKN di antaranya, Summarecon membangun 6 tower atau 252 unit rusun untuk ASN, Konsorsium Nusantara membangun 155 tower rusun, Trinitiland membangun 8 tower atau 208 unit rusun, Nindya Karya membangun 8 tower atau 266 unit, Intiland membangun 41 tower dan 109 unit rumah tapak.

Kemudian, Maxim membangun 10 tower atau 644 unit rusun, IJN membangun 20 tower atau 1078 unit rusun, Rockfields membangun 3 tower dan 30 unit rumah tapak, Ciputra membantu 10 tower atau setara 720 unit rusun dan 20 unit rumah tapak, serta yang baru ada Cikal yang akan membangun sekolah dengan menjalin skema KPBU.

"Ini progres pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, ini yang khusus untuk ASN sudah ada 9 proyek KPBU yang berasal dari dalam dan luar negeri, ini secara proses masuk Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan untuk kemudian masuk tahap transaksi," tuturnya.

Kebutuhan hunian di IKN ke depannya memang sangat banyak, melihat proyeksi pertumbuhan populasi di IKN yang akan terus bertambah. Pada tahap awal hingga 2025 mendatang diproyeksikan jumlah populasi di IKN menembus 500.000 hingga 900.000 orang, bahkan hingga 2045 jumlah populasinya diperkirakan mencapai 1,9 juta orang.

"Ini sangat dibutuhkan sekali perumahan dan hunian, yang saat ini sudah dalam tahap persiapan dan pembangunan oleh APBN ada 47 tower, dan oleh KPBU ada 166 tower. Ini memang menunjukkan betapa butuhnya percepatan dalam penyediaan hunian di IKN," ucapnya.