Ganjar Komitmen Wujudkan Jaminan Kesehatan Santri hingga Gaji Layak Guru Pesantren

Jum'at, 15 Desember 2023 - 15:22 WIB
loading...
Ganjar Komitmen Wujudkan Jaminan Kesehatan Santri hingga Gaji Layak Guru Pesantren
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mewujudkan jaminan kesehatan santri hingga gaji layak guru pesantren. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mewujudkan jaminan kesehatan santri hingga gaji layak guru pesantren. Hal ini menjadi kesepakatan Ganjar bersama para kiai dan ulama untuk mewujudkan Piagam Perjuangan Nurul Huda.

Piagam tersebut berisi tentang tiga program pokok Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam membangun dan mengembangkan pondok pesantren.

Pertama, membangun pesantren vokasi yang terintegrasi dengan industri nasional dan lapangan kerja. Kedua, jaminan kesehatan santri seluruh Indonesia. Ketiga, upah layak bagi tenaga pengajar dan pendidik pondok pesantren seluruh Indonesia.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Piagam Perjuangan Nurul Huda tertanggal Bekasi 14 Desember 2023 oleh Capres 2024 Ganjar Pranowo, Ketua Yayasan Nurul Huda Bekasi KH Atok Romli Musthofa, dan Ketua Umum Laskar Juang (Laju) Indonesia Rieke Diah Pitaloka.

Ganjar mengatakan bahwa Piagam Nurul Huda adalah bentuk perjuangan bersama dalam membangun dan mengembangkan pondok pesantren.

"Tadi bersama para kiai dan ulama sudah bercerita dan menandatangani piagam itu," kata Ganjar saat bersilaturahmi di pondok pesantren Nurul Huda, Setu, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/12/2023).

Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mengungkapkan bahwa kesepakatan itu bukanlah bentuk transaksional politik. Namun, sebuah upaya bersama dalam mewujudkan mimpi pondok pesantren ke depan jauh lebih baik dan maju.

"Insya Allah ijab kabul yang tertulis untuk berjuang bersama bukan transaksi tapi mendengarkan keluh kesah realitas yang ada. Kita akan wujudkan mimpi itu bersama," tegasnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan program dalam piagam itu bukanlah hal sulit. Karena memang pondok pesantren juga menjadi salah satu yang berhak mendapatkan politik legislasi dan politik anggaran.



"Dan, kami di Jateng dulu pernah melakukan, misalnya pemberian insentif guru agama. Saya rasa ini masuk akal dan tidak sulit untuk diwujudkan," pungkasnya.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1687 seconds (0.1#10.140)