Pemuda Muhammadiyah: Mendagri Mending Diganti Jenderal Polisi Aktif
Minggu, 28 Januari 2018 - 11:30 WIB
Pemuda Muhammadiyah: Mendagri Mending Diganti Jenderal Polisi Aktif
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengangkat dua jenderal polisi aktif menjadi Plt Gubernur tidak sehat bagi institusi Polri dan masa depan demokrasi.
Menurutnya, tatanan demokrasi yang sudah berusaha menempatkan aparatur keamanan kepada tupoksinya dirusak dengan rencana tersebut. "Reformasi berusaha mengubur Dwi Fungsi TNI, namun rencana Tjahjo Kumolo tersebut seolah menyediakan arena untuk menghadirkan laku 'Multifungsi Polri' menyeret makin dalam kepolisian dalam pusaran political game," ujar Dahnil kepada SINDOnews, Minggu (28/1/2018).
Dahnil menilai, meski rencana penunjukan tersebut tidak ada peraturan dan undang-undang yang dilanggar, namun banyak etika yang ditabrak oleh menteri asal PDIP itu. Karenanya, penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan dengan matang membatalkan rencana tersebut.
Dilanjutkan dia, jika meminjam penalaran Tjahjo yang menyatakan bahwa penunjukan perwira kepolisian karena ada kerawanan keamanan di daerah-daerah tersebut. Bila rencana itu tetap dilaksanakan dan Jokowi mengabaikan kritik publik, agaknya perlu presiden pun mempertimbangkan untuk mengganti Mendagri dengan jenderal polisi aktif.
"Karena jelang Pilkada Serentak 2018 dan 2019 potensi kerawanan keamanan pasti terjadi. Bila perlu, Kemendagri digabungkan saja dengan Polri, jadi Kemendagri berada di bawah Polri, ini kebijakan yang paling tepat lho bila meminjam penalaran Pak Tjahjo Kumolo tersebut," pungkasnya.
Menurutnya, tatanan demokrasi yang sudah berusaha menempatkan aparatur keamanan kepada tupoksinya dirusak dengan rencana tersebut. "Reformasi berusaha mengubur Dwi Fungsi TNI, namun rencana Tjahjo Kumolo tersebut seolah menyediakan arena untuk menghadirkan laku 'Multifungsi Polri' menyeret makin dalam kepolisian dalam pusaran political game," ujar Dahnil kepada SINDOnews, Minggu (28/1/2018).
Dahnil menilai, meski rencana penunjukan tersebut tidak ada peraturan dan undang-undang yang dilanggar, namun banyak etika yang ditabrak oleh menteri asal PDIP itu. Karenanya, penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan dengan matang membatalkan rencana tersebut.
Dilanjutkan dia, jika meminjam penalaran Tjahjo yang menyatakan bahwa penunjukan perwira kepolisian karena ada kerawanan keamanan di daerah-daerah tersebut. Bila rencana itu tetap dilaksanakan dan Jokowi mengabaikan kritik publik, agaknya perlu presiden pun mempertimbangkan untuk mengganti Mendagri dengan jenderal polisi aktif.
"Karena jelang Pilkada Serentak 2018 dan 2019 potensi kerawanan keamanan pasti terjadi. Bila perlu, Kemendagri digabungkan saja dengan Polri, jadi Kemendagri berada di bawah Polri, ini kebijakan yang paling tepat lho bila meminjam penalaran Pak Tjahjo Kumolo tersebut," pungkasnya.
(kri)
