Gelar Rakor, Kemendagri Bahas Peran Pusat dalam Pemilu 2024
Rabu, 13 Desember 2023 - 19:50 WIB
loading...
Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, sejumlah persiapan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ). Kemendagri pun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsong menyampaikan arahan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu serta Pilkada Serentak 2024.
Togap membahas peran pemerintah pusat dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan demokratis. "Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan Pemilukada, untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya," kata Togap dalam pemaparannya.
Beliau juga menyoroti dalam paparannya dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsong menyampaikan arahan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu serta Pilkada Serentak 2024.
Togap membahas peran pemerintah pusat dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan demokratis. "Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan Pemilukada, untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya," kata Togap dalam pemaparannya.
Beliau juga menyoroti dalam paparannya dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
Lihat Juga :
