Gelar Rakor, Kemendagri Bahas Peran Pusat dalam Pemilu 2024
loading...
Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, sejumlah persiapan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ). Kemendagri pun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsong menyampaikan arahan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu serta Pilkada Serentak 2024.
Togap membahas peran pemerintah pusat dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan demokratis. "Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan Pemilukada, untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya," kata Togap dalam pemaparannya.
Beliau juga menyoroti dalam paparannya dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
"Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dari APBN," jelas Togap.
"Pemerintah daerah juga diminta untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal," sambungnya.
Selanjutnya Togap menekankan, pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN.
"Keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat," tuturnya.
"Indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah," tambahnya.
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsong menyampaikan arahan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu serta Pilkada Serentak 2024.
Togap membahas peran pemerintah pusat dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan demokratis. "Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan Pemilukada, untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya," kata Togap dalam pemaparannya.
Beliau juga menyoroti dalam paparannya dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
"Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dari APBN," jelas Togap.
"Pemerintah daerah juga diminta untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal," sambungnya.
Selanjutnya Togap menekankan, pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN.
"Keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat," tuturnya.
"Indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah," tambahnya.
Explore More