Gelar Rakor, Kemendagri Bahas Peran Pusat dalam Pemilu 2024

JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, sejumlah persiapan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ). Kemendagri pun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsong menyampaikan arahan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu serta Pilkada Serentak 2024.

Togap membahas peran pemerintah pusat dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan demokratis. "Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan Pemilukada, untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya," kata Togap dalam pemaparannya.

Beliau juga menyoroti dalam paparannya dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.

"Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dari APBN," jelas Togap.

"Pemerintah daerah juga diminta untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal," sambungnya.

Selanjutnya Togap menekankan, pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN.

"Keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat," tuturnya.

"Indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah," tambahnya.

Kemudian Togap juga menyoroti, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang tingkat kerawanannya tinggi yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Nias Selatan.

"Tolong untuk Kabupaten yang tingkat kerawanannya masih tinggi agar menjadi catatan Kesbangpolnya agar melakukan rapat Forkopimda untuk mengantisipasi hal ini," tegas Togap.

"Saya mengajak semua pihak terlibat untuk bersinergi guna memastikan keberhasilan dan legitimasi pemilihan yang akan datang," tutupnya.

Sebagai informasi selain Mendagri RI yang diwakili oleh Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri RI ada beberapa narasumber yang mengisi pada kegiatan tersebut, yang sangat ahli di bidangnya.

Di antaranya adalah; Focus Group Discussion (FGD) pada SESI I dengan mengangkat tema ‘Sukses Pemilu dan Pilkada di Sumatera Utara Tahun 2024’ diisi oleh; Rektor USU, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.