BPKP Dorong Pegawai Lakukan Transformasi Digital
Selasa, 12 Desember 2023 - 16:52 WIB
loading...
A
A
A
Ia memastikan ke depannya BPKP akan terus menyelenggarakan pelatihan demi pelatihan untuk tingkatan lain di bawah eselon II guna memastikan setiap lapisan BPKP memiliki pengetahuan yang sama dan mendalam terkait transformasi digital.
"Harapan ke depannya transformasi digital yang kami laksanakan dan yang dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga di Indonesia tidak hanya sekedar jargon dan formalitas saja tapi juga memberikan impact yang sangat baik. Untuk di Indonesia, harapannya kami bisa mengawal transformasi digital agar berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan,”
tutur Fachrudin.
Perjalanan transformasi digital di Indonesia ditandai dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Juga Perpres No 13/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional yang dikeluarkan pada akhir 2022. Meski begitu, PBB melalui laporan E-Government Survey 2022 mencatat Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 193 negara terkait tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Direktur Innovesia Fiter Bagus Cahyono menambahkan, transformasi digital bukan sekadar perkara mendigitalkan semua proses kerja, tetapi bagaimana digitalisasi mampu meringankan atau mempercepat tugas manusia. Konsep inilah yan kerap terabaikan ketika sebuah organisasi baik di sektor publik maupun privat ketika hendak bertransformasi ke arah digital. Padahal, menurutnya, transformasi digital hanya akan efektif jika berhasil memadukan teknologi dengan keterampilan manusia yang tepat.
"Transformasi digital bukan hanya mengubah suatu layanan atau proses bisnis dari offline ke online, tapi bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan atau operasional suatu organisasi sehingga menghasilkan perubahan yang tentunya mampu menciptakan nilai tambah, yakni kepuasan pengguna layanan atau stakeholder terkait," katanya.
"Harapan ke depannya transformasi digital yang kami laksanakan dan yang dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga di Indonesia tidak hanya sekedar jargon dan formalitas saja tapi juga memberikan impact yang sangat baik. Untuk di Indonesia, harapannya kami bisa mengawal transformasi digital agar berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan,”
tutur Fachrudin.
Perjalanan transformasi digital di Indonesia ditandai dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Juga Perpres No 13/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional yang dikeluarkan pada akhir 2022. Meski begitu, PBB melalui laporan E-Government Survey 2022 mencatat Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 193 negara terkait tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Direktur Innovesia Fiter Bagus Cahyono menambahkan, transformasi digital bukan sekadar perkara mendigitalkan semua proses kerja, tetapi bagaimana digitalisasi mampu meringankan atau mempercepat tugas manusia. Konsep inilah yan kerap terabaikan ketika sebuah organisasi baik di sektor publik maupun privat ketika hendak bertransformasi ke arah digital. Padahal, menurutnya, transformasi digital hanya akan efektif jika berhasil memadukan teknologi dengan keterampilan manusia yang tepat.
"Transformasi digital bukan hanya mengubah suatu layanan atau proses bisnis dari offline ke online, tapi bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan atau operasional suatu organisasi sehingga menghasilkan perubahan yang tentunya mampu menciptakan nilai tambah, yakni kepuasan pengguna layanan atau stakeholder terkait," katanya.
Lihat Juga :