Politik Dinasti Pertanda Sistem Demokrasi Indonesia Tidak Baik-baik Saja
loading...
Fenomena politik dinasti yang belakangan marak diperbincangkan merupakan lampu kuning atau pertanda sistem demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja. FOTO ILUSTRASI/DOK.SINDOnews
A
A
A
SEMARANG - Fenomena politik dinasti yang belakangan marak diperbincangkan merupakan lampu kuning atau pertanda sistem demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja.
Pandangan itu disampaikan Dosen FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aji Imawan dalam talkshow bertema "Pemilu 2024: Negara Demokrasi di Lingkaran Politik Dinasti" di Ruang Teater, Gedung C, Kampus FISIP Undip, Minggu (10/12/2023). Talkshow ini hasil kolaborasi Merintis Indonesia dengan BEM FISIP Undip.
"Melihat fenomena sosial politik saat ini, sistem pemilu dan demokrasi bangsa Indonesia mendapat lampu kuning atau pertanda sedang tidak baik-baik saja," kata Aji di hadapan 150 mahasiswa Undip dan perguruan tinggi lain di Semarang peserta talkshow.
Ketua BEM FISIP Universitas Brawijaya Satria Naufal juga menyoroti politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, politik dinasti perlu dilihat dari berbagai aspek (helicopter view), seperti penyebab, dampak, hingga aturan di dalamnya.
"Apabila dirasa politik dinasti hal yang tidak wajar, maka jangan diwajarkan seperti yang terjadi saat ini. Harus ada kesetaraan akses bagi seluruh warga negara, sehingga bukan hanya segelintir pihak yang memiliki previllege tertentu," kata Satria.
Ketua BEM FISIP Undip, Yazid Suhada menambahkan, pesatnya perkembangan media sosial dijadikan komoditas untuk menguntungkan sekaligus merugikan pihak tertentu.
"Maraknya isu-isu yang berkembang di media sosial merupakan produk buzzer yang suka pelintir sana sini. Di sisi lain, narasi-narasi yang ada kerap mengunggulkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain sehingga mengikis rasionalitas pemilih," katanya.
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu juga menyindir cawapres yang sering absen dalam sesi diskusi publik. Ia menantang cawapres itu hadir di lingkungan mahasiswa untuk menguji gagasan layaknya capres dan cawapres lainnya.
Di sisi lain, fenomena sosial politik hari ini tidak terlepas dari adanya komodifikasi suara pemuda yang menjadi preseden buruk bagi kontestasi Pemilu 2024. Seyogyanya para kandidat tidak elok jika berbicara gagasan yang mengatasnamakan generasi muda, sebab belum tentu pemuda merasa terwakili atas gagasan dari para kandidat.
"Jangan sampai suara pemuda dihargai murah hanya untuk kepentingan politik. Pemuda harus skeptis dalam menjelajah gagasan seluruh kandidat sehingga tidak terjebak dalam belenggu komodifikasi pemuda," kata Satria Naufal dalam closing statement-nya.
Pandangan itu disampaikan Dosen FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aji Imawan dalam talkshow bertema "Pemilu 2024: Negara Demokrasi di Lingkaran Politik Dinasti" di Ruang Teater, Gedung C, Kampus FISIP Undip, Minggu (10/12/2023). Talkshow ini hasil kolaborasi Merintis Indonesia dengan BEM FISIP Undip.
"Melihat fenomena sosial politik saat ini, sistem pemilu dan demokrasi bangsa Indonesia mendapat lampu kuning atau pertanda sedang tidak baik-baik saja," kata Aji di hadapan 150 mahasiswa Undip dan perguruan tinggi lain di Semarang peserta talkshow.
Ketua BEM FISIP Universitas Brawijaya Satria Naufal juga menyoroti politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, politik dinasti perlu dilihat dari berbagai aspek (helicopter view), seperti penyebab, dampak, hingga aturan di dalamnya.
"Apabila dirasa politik dinasti hal yang tidak wajar, maka jangan diwajarkan seperti yang terjadi saat ini. Harus ada kesetaraan akses bagi seluruh warga negara, sehingga bukan hanya segelintir pihak yang memiliki previllege tertentu," kata Satria.
Ketua BEM FISIP Undip, Yazid Suhada menambahkan, pesatnya perkembangan media sosial dijadikan komoditas untuk menguntungkan sekaligus merugikan pihak tertentu.
"Maraknya isu-isu yang berkembang di media sosial merupakan produk buzzer yang suka pelintir sana sini. Di sisi lain, narasi-narasi yang ada kerap mengunggulkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain sehingga mengikis rasionalitas pemilih," katanya.
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu juga menyindir cawapres yang sering absen dalam sesi diskusi publik. Ia menantang cawapres itu hadir di lingkungan mahasiswa untuk menguji gagasan layaknya capres dan cawapres lainnya.
Di sisi lain, fenomena sosial politik hari ini tidak terlepas dari adanya komodifikasi suara pemuda yang menjadi preseden buruk bagi kontestasi Pemilu 2024. Seyogyanya para kandidat tidak elok jika berbicara gagasan yang mengatasnamakan generasi muda, sebab belum tentu pemuda merasa terwakili atas gagasan dari para kandidat.
"Jangan sampai suara pemuda dihargai murah hanya untuk kepentingan politik. Pemuda harus skeptis dalam menjelajah gagasan seluruh kandidat sehingga tidak terjebak dalam belenggu komodifikasi pemuda," kata Satria Naufal dalam closing statement-nya.
(abd)
Lihat Juga :
