TPDI Ingatkan Reformasi Bisa Kembali ke Titik Nol Jika Salah Pilih di Pilpres 2024

JAKARTA - Ajakan menggunakan hak pilih secara bijaksana oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri adalah pengingat bagi masyarakat menjelang pelaksaan Pilpres 2024 . Sebab, jika salah pilih maka bisa saja Reformasi terancam hilang.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menanggapi pernyataan Megawati yang mengajak masyarakat untuk bijaksana menggunakan hak pilihnya. Megawati menyampaikan hal itu dalam Rakernas Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin 27 November 2023.



"Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak buruk calon pemimpin di masa lampau yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moral. Jika warga masyarakat salah memilih, maka kita akan kembali harus memperjuangkan Reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas," ujar Petrus dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Dalam pidato Megawati di Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden ke-5 RI ini mengingatkan pada dasarnya Reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Aturan tersebut semestinya cukup diikuti, dan tidak boleh dilanggar.

"Sebagai seorang mantan Presiden RI dan sebagai ketua umum partai nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Bu Mega dalam Rakernas soal pentingnya praktik bernegara tetap berada dalam frame konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat," jelasnya.

Menurutnya, harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan bernegara, menjalankan demokrasi, dan melaksanakan pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

"Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan dan lainnya," kata Petrus.

Saat ini tahapan pemilu telah sampai pada tahap kampanye. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tahun depan, Petrus mengajak semua pihak menjunjung prinsip-prinsip pemilu.

"Prinsip-prinsip pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain," kata Petrus.