Ganjar Pranowo Sebut KKN Menempel dan Tidak Lepas dari Kekuasaan
loading...
Capres Ganjar Pranowo menilai antara, kekuasaan dan korupsi merupakan hal yang saling melekat, Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo menilai antara, kekuasaan dan korupsi merupakan hal yang saling melekat, tuduhan-tuduhan tersebut juga sudah lama menempel.
Awalnya, Ganjar mengatakan, perlu ada otonomi daerah yang asimetris, karena hal tersebut berkaitan dengan demokrasi dan nantinya menciptakan pemerintahan yang baik.
"Nanti ketika kemudian katakan, tuntutan Reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dan ketika itu diberikan, maka pada saat itu pemerintah yang terbentuk mesti menyiapkan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik, good governance," kata Ganjar dalam acara Dialog Pers dan Capres di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Pada praktiknya, kata Ganjar, dapat dilihat apakah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkurang, atau justru semakin subur. Berangkat dari otonomi daerah yang asimetris itu, Ganjar menilai, perlu adanya tanya jawab langsung dengan masyarakat untuk evaluasi demokrasi.
"Kita harus bertanya kepada masyarakat. Evaluasi proses demokrasi inilah yang hari ini mesti kita lihat bersama," ujarnya.
Setelah itu, kata Ganjar, akan muncul anti-KKN yang menurutnya merupakan persoalan paling berat. Sebab KKN sudah menempel dan tidak lepas dari kekuasaan.
"Pada saat itu muncul juga anti-KKN, syaratnya itu yang paling berat sampai hari ini belum terlaksana. Paling berat. Dan tuduhan-tuduhan itu sudah menempel, dari awal sudah ngomong kok dari dulu. Kekuasaan itu memang punya tren korup, punya kecenderungan untuk korup," katanya.
Untuk itu, Ganjar mengajak semua pihak agar dapat melihat kondisi demokrasi saat ini, dan melakukan evaluasi. "Nah, di situlah kemudian dengan segala apa yang terjadi, rasa-rasanya kita mesti lebih bijak sekarang melihat kondisi ini meskipun ada sudah baik, tapi masih ada yang belum. Yang belum inilah yang mesti kita dorong. Itulah semangat yang kemudian civil society sekarang ikut berteriak. Saya senang," ucapnya.
Awalnya, Ganjar mengatakan, perlu ada otonomi daerah yang asimetris, karena hal tersebut berkaitan dengan demokrasi dan nantinya menciptakan pemerintahan yang baik.
"Nanti ketika kemudian katakan, tuntutan Reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dan ketika itu diberikan, maka pada saat itu pemerintah yang terbentuk mesti menyiapkan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik, good governance," kata Ganjar dalam acara Dialog Pers dan Capres di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Pada praktiknya, kata Ganjar, dapat dilihat apakah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkurang, atau justru semakin subur. Berangkat dari otonomi daerah yang asimetris itu, Ganjar menilai, perlu adanya tanya jawab langsung dengan masyarakat untuk evaluasi demokrasi.
"Kita harus bertanya kepada masyarakat. Evaluasi proses demokrasi inilah yang hari ini mesti kita lihat bersama," ujarnya.
Setelah itu, kata Ganjar, akan muncul anti-KKN yang menurutnya merupakan persoalan paling berat. Sebab KKN sudah menempel dan tidak lepas dari kekuasaan.
"Pada saat itu muncul juga anti-KKN, syaratnya itu yang paling berat sampai hari ini belum terlaksana. Paling berat. Dan tuduhan-tuduhan itu sudah menempel, dari awal sudah ngomong kok dari dulu. Kekuasaan itu memang punya tren korup, punya kecenderungan untuk korup," katanya.
Untuk itu, Ganjar mengajak semua pihak agar dapat melihat kondisi demokrasi saat ini, dan melakukan evaluasi. "Nah, di situlah kemudian dengan segala apa yang terjadi, rasa-rasanya kita mesti lebih bijak sekarang melihat kondisi ini meskipun ada sudah baik, tapi masih ada yang belum. Yang belum inilah yang mesti kita dorong. Itulah semangat yang kemudian civil society sekarang ikut berteriak. Saya senang," ucapnya.
(cip)
Explore More