Megawati Sebut Penguasa Bertindak seperti Orba, Praktisi Hukum: Warning Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja
Kamis, 30 November 2023 - 02:07 WIB
loading...
Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa saat ini bertindak seperti rezim Orde Baru dinilai merupakan sebuah peringatan. Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa saat ini bertindak seperti rezim Orde Baru dinilai merupakan sebuah peringatan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Untuk diketahui, Megawati meluapkan kejengkelannya saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Puau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Presiden ke-5 RI tersebut mempertanyakan sikap pemerintah yang menekan dan memerintah rakyat dengan melanggaran perundang-undangan.
"Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati.
Dosen Hukum dari Universitas Tama Jagakarsa, Edi Hardum mengatakan, tuduhan Megawati itu didasarkan oleh empat hal. Pertama, lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat capres-cawapres dinilai cacat etika dan moral.
Penilaian ini diperkuat oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memvonis Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat. Anwar yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicopot dari jabatan Ketua MK.
"Artinya ini adalah role by law, bukan role of law. Hukum untuk kekuasaan. Ini adalah Orde Baru," kata Edi.
Baca: Jokowi Enggan Tanggapi Megawati yang Sebut Orang Berkuasa Saat Ini Layaknya Orba
Edi menuturkan, putusan MK itu sebenarnya hanya untuk menggolkan Gibran. Semua itu terjadi by design. "Ini (tanda-tanda) munculnya Orde Baru yang baru. Benar kata Ibu Mega," ujarnya.
Kedua, tindakan represif yang diduga dilakukan aparat di daerah. Edi menuturkan, beberapa contoh seperti penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali dan Jawa Tengah.
Kemudian pemanggilan 70 kepala desa di Jawa Tengah untuk diperiksa oleh Kepolisian Daerah setempat. "Ini kan tindakan menakut-nakuti, ini neo-Orde Baru," tegas Edi.
Ketiga, munculnya capres tertentu yang kerap dianggap sebagai produk Orde Baru. Sangat tidak logis, kata Edi, produk Orde Baru diusung untuk menduduki jabatan tertinggi negara setelah perjuangan reformasi yang berdarah-darah.
Edi mengakui, praktik ini pernah terjadi pada Pilpres sebelumnya. "Ini [memang] sebuah kesalahan. Tapi apakah sebuah kesalahan harus dibuat lagi? Harusnya di-stop dong," katanya.
Keempat, koncoisme dalam pemerintahan Jokowi. Edi menyinggung pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Keduanya bertugas di Surakarta semasa Jokowi menjabat Wali Kota.
“Orde baru kan dasarnya nepotisme itu. Yang antara lain tidak beda jauh dengan koncoisme ini,” ucapnya. Edi mengapresiasi keberanian Megawati yang mengingatkan publik akan adanya ancaman neo-Orde Baru ini.
“Itu sebuah warning bahwa sekarang ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” pungkas advokat di Kantor “Edi Hardum and Partners” itu.
Untuk diketahui, Megawati meluapkan kejengkelannya saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Puau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Presiden ke-5 RI tersebut mempertanyakan sikap pemerintah yang menekan dan memerintah rakyat dengan melanggaran perundang-undangan.
"Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati.
Dosen Hukum dari Universitas Tama Jagakarsa, Edi Hardum mengatakan, tuduhan Megawati itu didasarkan oleh empat hal. Pertama, lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat capres-cawapres dinilai cacat etika dan moral.
Penilaian ini diperkuat oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memvonis Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat. Anwar yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicopot dari jabatan Ketua MK.
"Artinya ini adalah role by law, bukan role of law. Hukum untuk kekuasaan. Ini adalah Orde Baru," kata Edi.
Baca: Jokowi Enggan Tanggapi Megawati yang Sebut Orang Berkuasa Saat Ini Layaknya Orba
Edi menuturkan, putusan MK itu sebenarnya hanya untuk menggolkan Gibran. Semua itu terjadi by design. "Ini (tanda-tanda) munculnya Orde Baru yang baru. Benar kata Ibu Mega," ujarnya.
Kedua, tindakan represif yang diduga dilakukan aparat di daerah. Edi menuturkan, beberapa contoh seperti penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali dan Jawa Tengah.
Kemudian pemanggilan 70 kepala desa di Jawa Tengah untuk diperiksa oleh Kepolisian Daerah setempat. "Ini kan tindakan menakut-nakuti, ini neo-Orde Baru," tegas Edi.
Ketiga, munculnya capres tertentu yang kerap dianggap sebagai produk Orde Baru. Sangat tidak logis, kata Edi, produk Orde Baru diusung untuk menduduki jabatan tertinggi negara setelah perjuangan reformasi yang berdarah-darah.
Edi mengakui, praktik ini pernah terjadi pada Pilpres sebelumnya. "Ini [memang] sebuah kesalahan. Tapi apakah sebuah kesalahan harus dibuat lagi? Harusnya di-stop dong," katanya.
Keempat, koncoisme dalam pemerintahan Jokowi. Edi menyinggung pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Keduanya bertugas di Surakarta semasa Jokowi menjabat Wali Kota.
“Orde baru kan dasarnya nepotisme itu. Yang antara lain tidak beda jauh dengan koncoisme ini,” ucapnya. Edi mengapresiasi keberanian Megawati yang mengingatkan publik akan adanya ancaman neo-Orde Baru ini.
“Itu sebuah warning bahwa sekarang ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” pungkas advokat di Kantor “Edi Hardum and Partners” itu.
(hab)
Lihat Juga :
