Sikap AS Soal Yerusalem Sama Saja Legalkan Israel Jajah Palestina

JAKARTA - Keputusan Amerika Serikat (AS) menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinilai sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap negara Palestina. Merespons hal ini, PPP memprotes keputusan AS tersebut.

"Penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina," kata Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menurut Arwani, keputusan AS itu harus ditolak karena sikap politik Indonesia yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini.

Selain itu kata dia, keputusan AS dianggap jelas memukul mundur ikhtiar damai yang dirintis berbagai pihak dalam mewujudkan kemerdekaan di Palestina. Keputusan itu dinilai bertentangan dengan resolusi legalitas Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina.

Lebih lanjut dia mengatakan, sikap Indonesia dalam persoalan Palestina cukup jelas, lugas dan tegas yakni mendukung kemerdekaan Palestina.

Sikap itu tertuang dalam politik luar negeri Indonesia maupun dalam kapasitas sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah menghasilkan Resolusi Jakarta dalam KTT Luar Biasa di Jakarta pada tahun 2016 sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

"Pidato Presiden AS Donald Trump hanyalah menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik Amerika Serikat," ujar anggota komisi I DPR ini.

Dia menambahkan, pidato tersebut sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan dan perdamaian.

"Pidato Trump juga membuat stigmatisasi negatif atas perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sikap ekstremis," katanya.

Dia melanjutkan, perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). "Jelas, politik luar negeri AS mengabaikan upaya damai yang dirintis di Palestina serta stabilitas di kawasan Timur Tengah," ungkapnya.