Aiman Witjaksono Sebut Demokrasi Indonesia Terancam, Singgung Pelanggaran Etik Anwar Usman
Selasa, 28 November 2023 - 18:02 WIB
loading...
Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menghadiri diskusi gabungan koalisi masyarakat sipil di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (28/11/2023). Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menghadiri diskusi gabungan koalisi masyarakat sipil di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (28/11/2023).
Dalam diskusi tersebut, Aiman menyinggung soal demokrasi Indonesia yang saat ini tengah terancam. Dia mencontohkan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini tengah terpuruk karena permasalahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.Baca juga: Ganjar Awali Kampanye di Merauke, Diberikan Mahkota hingga Disambut Tarian Suku Asmat
Di mana, Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot jabatannya oleh MKMK sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik berat. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang terlibat konflik kepentingan dalam putusan perkara batas usia capres-cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.
Kata Aiman, salah satu syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
"Hakim konstitusi satu satunya penjabat pejabat yang negarawan. Tapi yang terjadi melakukan pelanggaran kode etik, yang menguntungkan keluarganya," ujarnya dalam diskusi yang bertajuk Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024.
Dalam diskusi tersebut, Aiman menyinggung soal demokrasi Indonesia yang saat ini tengah terancam. Dia mencontohkan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini tengah terpuruk karena permasalahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.Baca juga: Ganjar Awali Kampanye di Merauke, Diberikan Mahkota hingga Disambut Tarian Suku Asmat
Di mana, Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot jabatannya oleh MKMK sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik berat. Hal itu berkaitan dengan dirinya yang terlibat konflik kepentingan dalam putusan perkara batas usia capres-cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.
Kata Aiman, salah satu syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
"Hakim konstitusi satu satunya penjabat pejabat yang negarawan. Tapi yang terjadi melakukan pelanggaran kode etik, yang menguntungkan keluarganya," ujarnya dalam diskusi yang bertajuk Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024.
Lihat Juga :
