Wamen Raja Antoni Instruksikan Langkah Mitigasi Konflik Pertanahan

JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni, memimpin upacara untuk memberikan pengarahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN . Upacara tersebut dilakukan di Lapangan Kantor Wilayah BPN, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (27/11/2023).

Pada kesempatan itu, Wamen Raja Antoni menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan supaya bergerak secara proaktif dalam melakukan mitigasi serta penyelesaian konflik pertanahan.

"Mitigasi dilakukan dengan proses pendaftaran tanah yang akurat. Adapun penyelesaian konflik tanah dilakukan dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah terkait," ucap Raja Antoni.



"Mari kita dorong komunikasi dan kolaborasi dengan Pemda agar menyusun perda Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya kita di BPN akan adminstrasikan tanah-tanah ulayat tersebut dengan cepat dan tepat," tambah politikus Partai Solidaritas Indonesia tersebut.

Di sisi lain, Wakil Menteri ATR/BPB juga meminta supaya jajarannya memberikan perhatian yang maksimal terhadap pengadaan tanah di kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) supaya fasilitas kantor dan layanan publik dapat berjalan secara professional.

"Mari kita juga berkonsentrasi dalam pengadaan tanah di DOB. Fasilitas kantor dan layanan publik yang menyentuh hak dasar rakyat harus segera terbangun," tegas Wamen ATR/BPN.

Sementara itu dijelaskan Raja Antoni, sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paradigma pembangunan Indonesia mulai berubah. Awalnya pembangunan dimulai dari pusat ke daerah, sedangkan Presiden Jokowi membangun dari daerah ke pusat.



Disebutkan olehnya, Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam membangunan tata kelola, Raja Antoni mencontohkan seperti tujuh pelayanan prioritas di Kementerian ATR/BPN. Menurut Raja Antoni, Presiden Jokowi menunaikan keadilan pertanahan secara professional.

"Presiden Jokowi sangat peduli dan cinta Papua. Bukan hanya dari segi pembangunan Infrastruktur tetapi juga suprastrukturnya," tuturnya.

"Di Kementerian ATR/BPN, mencintai Papua dan rakyat Papua dilakukan dengan memberikan pelayanan tata ruang dan pertanahan dengan profesional. Tujuh layanan prioritas harus menjadi fokus utama karena ini yang langsung terasa oleh rakyat," tutupnya.