KPK Ingatkan Potensi Penyimpangan Dana Covid dan Pilkada Bersih di Lampung

Sementara itu, Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung Haruna, mengatakan bahwa arahan KPK adalah untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung yang meliputi pendekatan pencegahan dan penindakan. “Rakor menyangkut penegakkan tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan secara terintegrasi di 3 instansi penegak hukum yang bisa melakukan penindakan korupsi,” kata Haruna.

Sehari sebelumnya, dalam kesempatan rakor dan monitoring evaluasi (monev) pencegahan korupsi terintegrasi, di hadapan Gubernur Provinsi Lampung, seluruh Bupati dan Walikota di Lampung, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Lampung, Firli menyampaikan urgensi perwujudan pilkada yang bersih di Lampung.

Sementara itu, terkait implementasi program pencegahan korupsi di Lampung, KPK mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung yang di awal Agustus 2020 ini telah mensertifikasi total 267 bidang tanah milik Pemda se-Lampung sebagai bentuk dukungan untuk penataan aset daerah. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan 267 sertifikat aset daerah oleh BPN kepada Gubernur dan 12 Bupati/Walikota di Lampung.

Dalam kesempatan rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran aparat penegak hukum (APH) di Kejati dan Polda Lampung, dalam dua agenda terpisah, Jumat 7 Agustus 2020, Firli mengingatkan potensi penyimpangan dana penanggulangan Covid-19 serta peran APH untuk mendukung implementasi program-program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 maupun terkait penyelenggaraan pilkada mendatang. Raka Dwi Novianto