Fahri Hamzah Akui Terima Surat Tulis Tangan Setya Novanto
Selasa, 21 November 2017 - 22:16 WIB
Fahri Hamzah Akui Terima Surat Tulis Tangan Setya Novanto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan surat tulisan tangan yang mengatasnamakan Ketua DPR Setya Novanto. Dia mengaku menerima surat yang telah beredar tersebut.
"Surat itu berikan informasi bahwa Ketum Golkar (Setya Novanto, red) mengambil keputusan untuk memproses atau menunda proses pergantian ketua DPR sampai proses hukum diselesaikan," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, Selasa (21/11/2017).
Fahri menambahkan, karena Setya Novanto masih sebagai ketua umum Partai Golkar yang sah, maka tidak akan ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tentang usulan pergantian pimpinan DPR. Hal demikian, kata dia, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
"Ini akan menunjukkan bahwa fraksi Golkar tidak akan mengusulkan pergantian pimpinan karena tanpa mandat Ketum, tandatangan Ketum asli atau Sekjen maka surat tersebut enggak akan bisa diterima, karena syarat perubahan pimpinan DPR dalam UU MD3 menyatakan adanya tandatangan Ketum dan Sekjen yang asli, bukan Plt atau pengganti," pungkasnya.
Diketahui, surat yang mengatasnamakan Ketua DPR Setya Novanto beredar. Dalam surat itu, dituliskan bahwa Setya Novanto meminta pimpinan DPR lainnya memberikan kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Kemudian, dalam surat yang bermaterai 6000 itu dituliskan juga meminta MKD tidak menggelar sidang pleno membahas nasib Setya Novanto.
"Surat itu berikan informasi bahwa Ketum Golkar (Setya Novanto, red) mengambil keputusan untuk memproses atau menunda proses pergantian ketua DPR sampai proses hukum diselesaikan," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, Selasa (21/11/2017).
Fahri menambahkan, karena Setya Novanto masih sebagai ketua umum Partai Golkar yang sah, maka tidak akan ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tentang usulan pergantian pimpinan DPR. Hal demikian, kata dia, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
"Ini akan menunjukkan bahwa fraksi Golkar tidak akan mengusulkan pergantian pimpinan karena tanpa mandat Ketum, tandatangan Ketum asli atau Sekjen maka surat tersebut enggak akan bisa diterima, karena syarat perubahan pimpinan DPR dalam UU MD3 menyatakan adanya tandatangan Ketum dan Sekjen yang asli, bukan Plt atau pengganti," pungkasnya.
Diketahui, surat yang mengatasnamakan Ketua DPR Setya Novanto beredar. Dalam surat itu, dituliskan bahwa Setya Novanto meminta pimpinan DPR lainnya memberikan kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Kemudian, dalam surat yang bermaterai 6000 itu dituliskan juga meminta MKD tidak menggelar sidang pleno membahas nasib Setya Novanto.
(pur)
