Desakan Munaslub Golkar Menguat

JAKARTA - Desakan agar Partai Golkar segera melakukan langkah penyelamatan menguat menyusul kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto. Golkar dinilai tidak perlu lagi mengulur-ulur waktu karena kasus Novanto sudah memberi pengaruh besar terhadap citra partai.
Golkar dinilai melakukan pertaruhan besar jika membiarkan situasi ini berlarut-larut, apalagi partai dihadapkan pada dua momentum politik besar di depan mata, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Desakan agar Golkar membuat langkah penyelamatan disuarakan secara terpisah berbagai elemen partai, Kamis (16/11/2017), di antaranya mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Agus Gumiwang. Tidak hanya itu, DPD I Golkar juga mulai bersuara, antara lain disampaikan oleh Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung juga menyuarakan hal yang sama.

Menyikapi desakan kader untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie memilih menyerahkannya kepada mekanisme partai. Dia mengatakan, usulan pergantian kepemimpinan menyusul status tersangka yang disandang Novanto dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) harus muncul dari pengurus DPD I.

"Yang menyetujui (munaslub) adalah DPD I. Nanti tentu diserahkan pada mekanisme partai," kata ARB seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017). Menurutnya, kasus Novanto sejauh ini tidak memengaruhi kinerja partai karena yang bekerja adalah kader di daerah.

Terpisah, wapres JK terang-terangan menyarankan agar Golkar segera melakukan pergantian kepemimpinan untuk menyelamatkan partai. "Bagaimana teknis dan mekanismenya, ya tergantung Golkar. Tapi harus segera dilakukan agar kepemimpinan di Golkar tidak kosong," kata JK di sela-sela Rakernas Partai NasDem di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

JK mengungkapkan, tidak bisa nakhoda Golkar dibiarkan kosong lama-lama, sementara Setya Novanto menghilang ketika dipanggil KPK untuk diperiksa dalam kasus e-KTP. JK menyampaikan hal tersebut saat Novanto tidak diketahui keberadaannya hingga siang, Kamis (16/11/2017), hingga akhirnya dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas di Jakarta pada sore harinya.

"Masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya? Harus ada pemimpin baru yang muncul dan harus segera dilakukan," ujarnya.

Akbar Tandjung menilai tanpa langkah penyelamatan organisasi, sudah tentu secara politik akan berdampak negatif pada partai. Pergantian kepemimpinan menurut dia bisa menjadi solusi mengingat Golkar harus tetap siap menghadapi Pilkada 2018 dan juga Pemilu 2019. "Adanya kasus yang dialami oleh saudara Setya Novanto, memperlihatkan opini publik terhadap Golkar itu mengalami tren penurunan," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR Agus Gumiwang mengkhawatirkan nasib partainya jika tidak segera ada sikap tegas dari pengurus DPP. "Fraksi Partai Golkar DPR sebagai kepanjangan tangan Partai Golkar berharap agar DPP Partai Golkar segera mencari solusi organisatoris terbaik akibat dari permasalahan hukum yang sedang dihadapi Pak Novanto," katanya di Jakarta.

Namun, sebagaimana sebelumnya, desakan untuk menggelar munaslub ini belum mendapat respons memadai dari DPP Golkar. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan menghargai saran yang dilontarkan, termasuk oleh JK. Menurutnya, usulan seperti itu harus disesuaikan dengan sistem yang berlaku di Golkar.

"Semua kan ada mekanismenya. Kita perhatikan sungguh-sungguh saran apa dari luar. Kita sangat hargai saran dan pikiran kader Golkar apa lagi datang dari senior. Tapi semua dirangkai oleh sistem, oleh AD/ART," ujarnya, Kamis (16/11/2017).

Senada dengan Idrus, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan soal perlunya munaslub untuk menyelamtkan partai. "Saya kira belum dibicarakan itu. Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat untuk mengambil langkah. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mendesak DPP segera membuat langkah-langkah strategis demi menyelamatkan partai. Dalam rangka penyelamatan partai ini Dedi mengaku sudah menjalin komunikasi dengan para Ketua DPD Golkar se-Indonesia terutama di Jawa. Komunikasi tersebut menurut Dedi akan berlanjut dengan agenda konsultasi dengan para sesepuh Golkar. "Kita komunikasi, InsyaAllah ada jalan demi penyelamatan partai ini," tandasnya.