Pengamat Sebut Pembentukan Panja Netralitas TNI-Polri Sangat Relevan Jelang Pemilu 2024
loading...
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri di DPR sangat relevan untuk mengingatkan TNI-Polri akan netralitas mereka dalam Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas Polri di Komisi III DPR dan Panja Netralitas TNI di Komisi I DPR sangat relevan untuk mengingatkan TNI-Polri akan netralitas mereka dalam Pemilu 2024.
"Pembentukan Panja Netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 sangat relevan. Hal itu sebagai sebuah alarm pengingat bagi TNI-Polri, bahkan kalau perlu bukan hanya Panja Netralitas TNI-Polri tapi Panitia Khusus (Pansus) Netralitas Aparat Penegak Hukum, Penjabat Kepala Daerah, ASN, BIN, Kepala Desa serta perangkatnya, penyelenggara negara yang lebih luas jangkauannya karena lintas komisi dan menyasar banyak institusi negara," ujar Ray dalam keterangannya, Rabu (21/11/2023).
Ia menekankan Panja Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 misalnya hanya domainnya Komisi III karena Polri adalah Mitra Komisi III. Padahal, lanjut dia, kewenangan membahas Pemilu ada di Komisi II.
"Karena itu lebih tepat jika dibentuk Pansus Netralitas APH, ASN, Pj Kepala Daerah dalam Pemilu 2024 yang bisa dibahas bersama dari perwakilan berbagai komisi terkait," jelasnya.
Ray menilai untuk di awal pembentukan Panja Netralitas TNI-Polri juga tidak masalah karena memang TNI-Polri jadi sorotan setelah adanya dugaan keterlibatan oknum Polri yang diduga ikut mengintervensi paslon, memasang spanduk peserta pemilu, dan sebagainya.
"Pembentukan Panja tersebut sangat relevan jika melihat Bawaslu yang tidak ada taringnya. Banyak pengaduan pelanggaran pemilu tapi tidak ada penindakan. Bawaslu sekarang kerjanya hanya jalan-jalan ke luar negeri saja, tidak bisa diharapkan untuk menjadi pengawas penyelenggaraan Pemilu," tandas Ray.
Tanggapan lain terkait Panja Netralitas TNI-Polri disampaikan Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan alias Nico Siahaan. Ia menyatakan pembentukan Panja Netralitas TNI oleh Komisi I DPR bertujuan mengingatkan TNI untuk konsisten bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Politikus PDIP itu mengungkapkan adanya indikasi ketidaknetralan dari aparat negara menjadi dasar dari munculnya ide pembentukan Panja Netralitas TNI guna memastikan netralitas institusi TNI.
"Tak ada 'asap' kalau tak ada 'api', jadi kita melihat ada indikasi ketidaknetralan aparat negara seperti pencopotan baliho. Memang itu bukan dilakukan anggota TNI, maka kami ingin mengingatkan TNI agar konsisten menjaga netralitasnya, melalui Panja ini," ujar Nico.
"Pembentukan Panja Netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 sangat relevan. Hal itu sebagai sebuah alarm pengingat bagi TNI-Polri, bahkan kalau perlu bukan hanya Panja Netralitas TNI-Polri tapi Panitia Khusus (Pansus) Netralitas Aparat Penegak Hukum, Penjabat Kepala Daerah, ASN, BIN, Kepala Desa serta perangkatnya, penyelenggara negara yang lebih luas jangkauannya karena lintas komisi dan menyasar banyak institusi negara," ujar Ray dalam keterangannya, Rabu (21/11/2023).
Ia menekankan Panja Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 misalnya hanya domainnya Komisi III karena Polri adalah Mitra Komisi III. Padahal, lanjut dia, kewenangan membahas Pemilu ada di Komisi II.
"Karena itu lebih tepat jika dibentuk Pansus Netralitas APH, ASN, Pj Kepala Daerah dalam Pemilu 2024 yang bisa dibahas bersama dari perwakilan berbagai komisi terkait," jelasnya.
Ray menilai untuk di awal pembentukan Panja Netralitas TNI-Polri juga tidak masalah karena memang TNI-Polri jadi sorotan setelah adanya dugaan keterlibatan oknum Polri yang diduga ikut mengintervensi paslon, memasang spanduk peserta pemilu, dan sebagainya.
"Pembentukan Panja tersebut sangat relevan jika melihat Bawaslu yang tidak ada taringnya. Banyak pengaduan pelanggaran pemilu tapi tidak ada penindakan. Bawaslu sekarang kerjanya hanya jalan-jalan ke luar negeri saja, tidak bisa diharapkan untuk menjadi pengawas penyelenggaraan Pemilu," tandas Ray.
Tanggapan lain terkait Panja Netralitas TNI-Polri disampaikan Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan alias Nico Siahaan. Ia menyatakan pembentukan Panja Netralitas TNI oleh Komisi I DPR bertujuan mengingatkan TNI untuk konsisten bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Politikus PDIP itu mengungkapkan adanya indikasi ketidaknetralan dari aparat negara menjadi dasar dari munculnya ide pembentukan Panja Netralitas TNI guna memastikan netralitas institusi TNI.
"Tak ada 'asap' kalau tak ada 'api', jadi kita melihat ada indikasi ketidaknetralan aparat negara seperti pencopotan baliho. Memang itu bukan dilakukan anggota TNI, maka kami ingin mengingatkan TNI agar konsisten menjaga netralitasnya, melalui Panja ini," ujar Nico.
Lihat Juga :
