Apdesi Terbukti Tak Netral, GMNI: Bawaslu Jangan Diam Saja
Selasa, 21 November 2023 - 11:43 WIB
loading...
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mendesak Bawaslu tidak hanya diam seolah menutup mata menyikapi Apdesi mendukung salah satu paslon di Pilpres. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Desa Bersatu menggelar silaturahmi di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 .
Desa Bersatu merupakan organisasi yang dibentuk DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi ) yang merupakan organisasi kepala desa aktif. Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mendesak Bawaslu agar tidak hanya diam seolah menutup mata dengan pelanggaran yang terjadi.
Bawaslu harus sigap memproses tindakan yang jelas-jelas melanggar baik UU Desa maupun UU Pemilu. “Bawaslu jangan diam saja. Pelanggaran terjadi di depan mata. Undang-undang sudah jelas bunyinya, bukti juga sudah terang. Nunggu apalagi?,” kata Arjuna dalam siaran persnya, Selasa (21/11/2023). Baca juga: Kades Apdesi Dukung Paslon Capres, Wapres Tegaskan Aparatur Negara Harus Netral
Arjuna menilai sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa aturan telah dilanggar, salah satunya tentang netralitas. “Buktinya sudah banyak mulai dari undangan dan name tag yang tersebar hingga statement kordinator acara di sejumlah media yang terang mendukung salah satu pasangan. Mau cari bukti apalagi?” tambahnya.
Arjuna minta Bawaslu tidak tebang pilih dalam menegakan aturan pemilu. Jangan karena salah satu kandidat yang melanggar adalah anak Presiden yang masih berkuasa seakan Bawaslu berlagak pilon dan tak punya daya. Arjuna menilai justru apabila Bawaslu bersikap tebang pilih atau diskriminatif dalam menegakan aturan maka berpotensi akan terjadi kekacauan.
Desa Bersatu merupakan organisasi yang dibentuk DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi ) yang merupakan organisasi kepala desa aktif. Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mendesak Bawaslu agar tidak hanya diam seolah menutup mata dengan pelanggaran yang terjadi.
Bawaslu harus sigap memproses tindakan yang jelas-jelas melanggar baik UU Desa maupun UU Pemilu. “Bawaslu jangan diam saja. Pelanggaran terjadi di depan mata. Undang-undang sudah jelas bunyinya, bukti juga sudah terang. Nunggu apalagi?,” kata Arjuna dalam siaran persnya, Selasa (21/11/2023). Baca juga: Kades Apdesi Dukung Paslon Capres, Wapres Tegaskan Aparatur Negara Harus Netral
Arjuna menilai sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa aturan telah dilanggar, salah satunya tentang netralitas. “Buktinya sudah banyak mulai dari undangan dan name tag yang tersebar hingga statement kordinator acara di sejumlah media yang terang mendukung salah satu pasangan. Mau cari bukti apalagi?” tambahnya.
Arjuna minta Bawaslu tidak tebang pilih dalam menegakan aturan pemilu. Jangan karena salah satu kandidat yang melanggar adalah anak Presiden yang masih berkuasa seakan Bawaslu berlagak pilon dan tak punya daya. Arjuna menilai justru apabila Bawaslu bersikap tebang pilih atau diskriminatif dalam menegakan aturan maka berpotensi akan terjadi kekacauan.
Lihat Juga :
