Pelapor Benny Rhamdani Ngaco, Ganjar Belum Jadi Capres saat Hadir di Acara BP2MI

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menilai pelapor yang mengadukannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ngaco. Sebab, Ganjar Pranowo belum ditetapkan sebagai calon presiden (capres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat hadir di acara BP2MI di Hotel El Royal, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).

“Iya itu laporan salah kaprah, ngaco itu. Jadi salah kaprah karena ketidaktahuan. Jadi, itu laporan salah kaprah karena ketidaktahuan yang bersangkutan (pelapor) tentang BP2MI kelembagaan maupun program-program BP2MI,” kata Benny saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Benny, pelapor tidak terinformasi seputar BP2MI. Ia mengatakan BP2MI di eranya memang selalu mengundang para tokoh hingga anggota DPR di acara pembekalan hingga pelepasan.





“Presiden pernah hadir, menko pernah hadir, menteri pernah hadir ya, anggota DPR pernah hadir, politisi pernah hadir, ketua umum parpol pernah hadir, kepala daerah pernah hadir. Jadi kenapa menyoroti Ganjar, ya Ganjar samalah politisi juga kan gitu,” ungkapnya.

“Pak Airlangga pernah kita undang hadir, lalu kenapa enggak disorot politik karena Pak Airlangga timnya Prabowo gitu. Kemudian, Pak Muhaimin Iskandar pernah kita undang, kenapa enggak disorot agenda politik, orang dia sekarang ditetapkan cawapresnya Anies Baswedan,” sambung dia.

Benny menjelaskan bahwa alasannya mengundang Ganjar serta para tokoh lainnya itu guna memberikan semangat kepada anggotanya, mengingat para tokoh yang hadir menjadi inspirasi.

“Nah kenapa kita mengundang tokoh-tokoh itu, karena kita ingin memberikan semangatnya dulu memberikan penghormatan kepada PMI bahwa mereka itu orang penting. Orang-orang penting, orang-orang sukses itu memberikan sambutan motivisasi karena mereka kan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang akan berangkat ini,” kata dia.

Lagi pula, lanjut Benny, Ganjar Pranowo diundang ke acaranya tersebut sebelum penetapan capres-cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kan penetapan tanggal 14 November, ya kalau mungkin setelah penetapan kita undang ya pasti akan bentrok dengan jadwal KPU. Jadi memang ini laporan yang salah kaprah dari ketidaktahuan merekalah sebetulnya,” jelasnya.