Abdul Halim Iskandar Hadiri Pelantikan Pengurus Berani se-Papua Barat Daya

PAPUA BARAT DAYA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar menghadiri pelantikan ratusan tokoh lintas iman sebagai pengurus tingkat kabupaten hingga provinsi Badan Persaudaraan Antariman (Berani) se- Papua Barat Daya .

Acara yang diselenggarakan di daerah Sorong ini juga dihadiri Ketua Umum DPP Berani Lorens Manuputty. Ketua Organisasi dan Kaderisasi Carolus Tindra Matutino Kinasih dan lainnya.



Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar mengatakan Indonesia bukan negara Islam tapi negara Pancasila. Gus Halim juga menyebut sebelum Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia bukan negara Islam.

"NU sudah clear sejak sebelum merdeka bahwa Indonesia bukan sebagai negara Islam, maka jika ada yang menyebut Indonesia ini sebagai negara Islam maka dia harus berhadapan dengan PKB," ujar Gus Halim, Jumat (17/11/2023).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) ini juga memberikan pesan bahwa keberadaan Berani dan relawan lintas iman di Papua Barat Daya ini bukti kehadiran DPP PKB dalam menjawab persoalan yang ada di Papua.

Kehadiran Berani di Papua adalah sebagai jalur memberikan kesempatan warga Papua untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Isu besar Papua adalah soal kesejahteraan, kehadiran Berani di Tanah Papua dapat sebagai saluran warga Papua seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Berani Lorens Manuputty menegaskan Berani merupakan Badan Otonom (Banom) PKB yang diberikan mandat untuk menghimpun kekuatan komunitas lintas iman. Lorens juga menyebut kehadiran Berani juga sebagai bentuk kehadiran PKB di bumi Papua dalam menjalankan visi besar yang disampaikan pendiri PKB yakni KH Abdurahman Wahid.

“Gus Dur dalam membangun PKB selalu mengedepankan rasa toleransi dalam beragama. Jika tidak ada PKB dan Gus Dur saat itu menjadi Presiden RI, maka bisa saja warga Tionghoa tidak bisa menjalani secara bebas hari raya Imlek dan agama Konghucu secara legal negara mengakui,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Organisasi dan Kaderisasi Carolus Tindra Matutino Kinasih membacakan surat keputusan Pengurus DPW DPC Berani Papua Barat Daya. Sebanyak 50 orang pengurus dari 5 kabupaten dan 1 kota dilantik.



“Saya bacakan surat keputusan ini dan semoga pengurus dapat menjalankan amanat yang sudah diberikan tanggung jawab dalam membesarkan organisasi Berani di Papua Barat Daya,” tutupnya.