Dikritik Wapres JK Soal Perppu Ormas, Begini Jawaban PAN

JAKARTA - Kritikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Partai Amanat Nasional (PAN) terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditanggapi oleh partai berlambang matahari bersinar itu. PAN mengaku sikap penolakannya terhadap Perppu Ormas atas aspirasi konstituennya.

Lagipula, PAN mengklaim selalu sejalan dengan pemerintah, terkecuali mengenai Perppu Ormas. "Kami PAN juga memiliki hal yang sangat berkaitan dengan konstituen. Artinya sejauh mana itu berkaitan dengan hal-hal strategis, PAN kan tidak selalu serta merta berbeda dengan pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Taufik memberikan contoh, PAN menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 tanpa catatan. "Karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN," katanya.

Kemudian, Undang-undang tentang Tax Amnesty, kata dia, PAN pun tidak menolaknya. "Hanya saja ini pastinya, seperti disampaikan beberapa kawan-kawan di internal partai termasuk ketua umum, kan banyak aspirasi yang terkait dengan hal konstituen," tutur wakil ketua DPR ini.

"Tentunya PAN juga menjadi bagian dinamisasi yang ada di internal pasti ada hal-hal yang kedekatan lah pada Ormas-ormas yang paling tidak terkait Ormas keislaman dan seterusnya," tambahnya.

Diketahui, PAN merupakan satu-satunya fraksi pendukung pemerintah yang menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Sikap PAN itu pun dikritik JK. Kepada wartawan kemarin, JK menilai sikap PAN demikian tidak etis.