Pernyataan Sikap Pemuda Muhammadiyah Terkait Disahkannya Perppu Ormas
Rabu, 25 Oktober 2017 - 10:49 WIB
Pernyataan Sikap Pemuda Muhammadiyah Terkait Disahkannya Perppu Ormas
A
A
A
JAKARTA - Diketahui tujuh fraksi mendukung, dan tiga fraksi menolak. Sementara fraksi Demokrat, PKB dan PPP meski mendukung, namun dengan catatan.
Menanggapi hal ini, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah memberikan pernyataan sikap. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, pihaknya bersepakat dengan upaya atau sikap pemerintah untuk melawan organisasi yang dianggap tidak bersesuaian dengan Pancasila dan NKRI.
"Namun upaya untuk melawan mereka, Jangan sampai dilakukan dengan mengorbankan Demokrasi dan penegakan hukum yang menjadi ruh utama Pancasila," tutur Dahnil dalam keterangan persnya, Rabu (25/10/2017).
Berikut pernyataan sikap dari PP Pemuda Muhammadiyah;
Pertama, kami sejak awal tentu bersepakat dengan upaya pemerintah melawan organisasi yang tidak bersesuaian dengan Pancasila dan NKRI,
Kedua, Perppu yang sudah disetujui oleh DPR tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan Negara hukum, Karena membuka peluang bagi pemerintah berlaku repressive dan mengabaikan hukum, karena kecenderungan kekuasaan memiliki patologi abuse of power, apalagi Sudah bermodal legalitàs hukum untuk berlaku represif. Maka, Kami mempersilahkan Berbagai kelompok yang tidak bersepakat melakukan protes dengan cara elok melalui proses hukum, Uji materi misalnya, dan menghormati proses demokrasi yang sudah terjadi DPR, meskipun sejatinya, menurut saya, terang Perppu yang disepakati oleh Pemerintah tersebut mencinderai Demokrasi itu sendiri. Namun, kedewasaan publik menghormati proses demokrasi Penting dirawat.
Ketiga, bagi kami polemik perppu kali ini, memiliki ibrah (pembelajaran) bagi semua pihak, terutama organisasi atau kelompok yang sering menyebut demokrasi dan Pancasila adalah sistem kafir, Thogut dan tidak Islami, justru faktanya demokrasi dan Pancasila sangat Islami Karena memberikan ruang dialog (musyawarah) yang sangat Luas dan melawan represifitas, bahkan mereka yang menghujat demokrasi saya kira harus berkaca, fakta bahwa demokrasi dan Pancasila saat ini ideal dan cocok sebagai ijtihad sistem politik dan nilai bersama yang paling ideal saat ini bagi Indonesia, Karena faktanya mereka sendiri berlindung dibalik demokrasi.
Keempat, Perppu yang sudah disahkan DPR bagi kami tidak akan efektif menekan berkembangnya ideologi anti pancasila, malah justru memberikan ruang mereka melakukan konsolidasi lebih luas, karena doktrin-doktrin ini seringkali membesar di bawah tekanan penguasa. Oleh sebab itu, memukul tidak selalu efektif untuk meredam mereka, jalan yang paling efektif adalah dialog intens di mana pelurusan cara pandang mereka terkait dengan tafsir agama yang absolut tentang Khilafah misalnya, bisa diluruskan. Dialog adalah jalan yang paling beradap melawan ideologi autopis anti Pancasila dan demokrasi tersebut, namun tidak boleh di lawan dengan cara anti demokrasi juga, sehingga sulit membedakan kelompok anti demokrasi dengan Pemerintah yang berlaku anti demokrasi juga.
Menanggapi hal ini, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah memberikan pernyataan sikap. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, pihaknya bersepakat dengan upaya atau sikap pemerintah untuk melawan organisasi yang dianggap tidak bersesuaian dengan Pancasila dan NKRI.
"Namun upaya untuk melawan mereka, Jangan sampai dilakukan dengan mengorbankan Demokrasi dan penegakan hukum yang menjadi ruh utama Pancasila," tutur Dahnil dalam keterangan persnya, Rabu (25/10/2017).
Berikut pernyataan sikap dari PP Pemuda Muhammadiyah;
Pertama, kami sejak awal tentu bersepakat dengan upaya pemerintah melawan organisasi yang tidak bersesuaian dengan Pancasila dan NKRI,
Kedua, Perppu yang sudah disetujui oleh DPR tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan Negara hukum, Karena membuka peluang bagi pemerintah berlaku repressive dan mengabaikan hukum, karena kecenderungan kekuasaan memiliki patologi abuse of power, apalagi Sudah bermodal legalitàs hukum untuk berlaku represif. Maka, Kami mempersilahkan Berbagai kelompok yang tidak bersepakat melakukan protes dengan cara elok melalui proses hukum, Uji materi misalnya, dan menghormati proses demokrasi yang sudah terjadi DPR, meskipun sejatinya, menurut saya, terang Perppu yang disepakati oleh Pemerintah tersebut mencinderai Demokrasi itu sendiri. Namun, kedewasaan publik menghormati proses demokrasi Penting dirawat.
Ketiga, bagi kami polemik perppu kali ini, memiliki ibrah (pembelajaran) bagi semua pihak, terutama organisasi atau kelompok yang sering menyebut demokrasi dan Pancasila adalah sistem kafir, Thogut dan tidak Islami, justru faktanya demokrasi dan Pancasila sangat Islami Karena memberikan ruang dialog (musyawarah) yang sangat Luas dan melawan represifitas, bahkan mereka yang menghujat demokrasi saya kira harus berkaca, fakta bahwa demokrasi dan Pancasila saat ini ideal dan cocok sebagai ijtihad sistem politik dan nilai bersama yang paling ideal saat ini bagi Indonesia, Karena faktanya mereka sendiri berlindung dibalik demokrasi.
Keempat, Perppu yang sudah disahkan DPR bagi kami tidak akan efektif menekan berkembangnya ideologi anti pancasila, malah justru memberikan ruang mereka melakukan konsolidasi lebih luas, karena doktrin-doktrin ini seringkali membesar di bawah tekanan penguasa. Oleh sebab itu, memukul tidak selalu efektif untuk meredam mereka, jalan yang paling efektif adalah dialog intens di mana pelurusan cara pandang mereka terkait dengan tafsir agama yang absolut tentang Khilafah misalnya, bisa diluruskan. Dialog adalah jalan yang paling beradap melawan ideologi autopis anti Pancasila dan demokrasi tersebut, namun tidak boleh di lawan dengan cara anti demokrasi juga, sehingga sulit membedakan kelompok anti demokrasi dengan Pemerintah yang berlaku anti demokrasi juga.
(pur)
