Pengamat Militer: Jenderal TNI Agus Subiyanto Harus Jaga Netralitas di Pemilu 2024
loading...
Pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati mengatakan Panglima TNI harus berkomitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024
A
A
A
JAKARTA - Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam waktu dekat akan dilantik menjadi Panglima TNI. Ada beberapa tugas penting yang harus menjadi perhatian mulai dari menjaga netralitas prajurit TNI pada Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati mengatakan seorang Panglima TNI harus berkomitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024 sebagaimana telah diatur berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Begitu juga dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," ujarnya Selasa, (14/11/2023).
Panglima TNI baru juga harus memperhatikan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.
"Demikian juga terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua secara terukur dapat dijalankan dengan baik," ujar mantan anggota Komisi l DPR ini.
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, ada beberapa akar masalah di Papua yang harus diatasi. Antara lain, pertama membentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai UU Otsus 2001.
Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang atau dengan kata lain Otonomi Khusus (Otsus) tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
"Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah reintegrasi Papua ke dalam NKRI," ujarnya.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati mengatakan seorang Panglima TNI harus berkomitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024 sebagaimana telah diatur berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Begitu juga dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," ujarnya Selasa, (14/11/2023).
Panglima TNI baru juga harus memperhatikan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.
"Demikian juga terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua secara terukur dapat dijalankan dengan baik," ujar mantan anggota Komisi l DPR ini.
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, ada beberapa akar masalah di Papua yang harus diatasi. Antara lain, pertama membentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai UU Otsus 2001.
Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang atau dengan kata lain Otonomi Khusus (Otsus) tidak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
"Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah reintegrasi Papua ke dalam NKRI," ujarnya.
