Pemerintah Jokowi Dinilai Serius Wujudkan Kedaulatan Pangan
Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:43 WIB
Pemerintah Jokowi Dinilai Serius Wujudkan Kedaulatan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Komitmen Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya sampai pada memberikan pasokan produk pangan dalam jumlah cukup, tetapi berupaya memenuhi kebutuhan gizi (nutritionally adequate) dan aman (safe).
Karena itu, terkait dengan Hari Pangan Sedunia, panitia Rembuk Nasional 2017 bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Menuju Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan.
Kegiatan ini digelar di Gedung Academic Activity Center (GAAC) Prof Dr Dayan Dawood MA, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Senin 16 Oktober 2017.
Di era Presiden Jokowi, kedaulatan pangan dicantumkan sebagai salah satu Nawacita. Pada 2014, anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2 persen menjadi Rp103,1 triliun.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, Presiden Jokowi berpesan untuk mengubah pengawasan obat dan makan, perkuat sistem, dan berikan regulasi yang kuat, apapun itu namanya bisa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
"Akhirnya dalam perjalanan waktu dalam satu tahun ini kami sudah diperkuat dengan adanya inpres terkait peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan," kata Penny dalam siaran pers, Selasa (17/10/2017).
BPOM merasa beruntung pada masa pemerintahan Jokowi-JK, baru kali ini BPOM diberikan mandat kepercayaan yang jauh lebih besar. Bahkan Presiden melalui Perpres baru memberikan kewenangan kepada BPOM membuka balai POM di pelosok daerah, sehingga semakin dekat dengan rakyat.
"Kedepan, Presiden mengatakan juga masalah keamanan pangan adalah masalah pemerintah hadir, negara hadir. Jadi ini dengan adanya Perpres ini BPOM semakin diperkuat," ujar Penny.
Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali dalam sambutannya mengatakan, dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, baru pertama kali ini pemerintah mulai hadir memperhatikan masalah keamanan pangan.
"Nah dalam konteks itu kemudian sangat tepat sekali pemerintahan sekarang tidak hanya memperhatikan kedaulatan pangan tapi juga keamanan pangan. Selama ini kita hanya bicara kedaulatan pangan," kata Firdaus Ali.
Firdaus menjelaskan, masalah keamanan pangan ini penting dan krusial karena berdampak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, dampak yang bisa dilihat langsung adalah orang keracunan obat, ada yang sakit, atau meninggal.
"Hampir semua makanan yang menyebabkan diabetes, jantung kolestrol, kurang gizi, termasuk kanker yang kita tahu costnya mahal sekali. Selama ini kita tidak menyadari itu. Jangan sampai anggaran BPJS kita habis hanya karena salah makan," ujar Firdaus.
Terkait dengan acara rembuk nasional ini, Firdaus berharap forum rembuk mampu merumuskan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk pemecahan permasalahan keamanan pangan.
"Sehingga pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya untuk tercapainya individu penduduk Indonesia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan," tandasnya.
Berbeda dari Rembuk Nasional 2015 dan 2016, Rembuk Nasional 2017 ini akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu Rembuk Daerah (RD) dan Rembuk Pusat. Rembuk Daerah dilaksanakan di 16 Perguruan Tinggi di 14 Provinsi di antaranya adalah Universitas Cendrawasih- Jayapura (Papua), Univ Pattimura (Ambon), Univ Hassanudin (Makassar).
Kemudian Univ Samratulangi (Manado), Univ Mulawarman (Samarinda), Univ Udayana (Bali), Univ Airlangga (Surabaya), Univ Gajah Mada (Yogyakarta), Univ Diponegoro (Semarang), ITB (Bandung), UI (Depok), IPB (Bogor), Univ Sriwijaya (Palembang), Univ Andalas (Padang), Univ Syiah Kuala (Banda Aceh), Univ Sumatera Utara (Medan), dan IPB (Bogor).
Karena itu, terkait dengan Hari Pangan Sedunia, panitia Rembuk Nasional 2017 bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Menuju Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan.
Kegiatan ini digelar di Gedung Academic Activity Center (GAAC) Prof Dr Dayan Dawood MA, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Senin 16 Oktober 2017.
Di era Presiden Jokowi, kedaulatan pangan dicantumkan sebagai salah satu Nawacita. Pada 2014, anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2 persen menjadi Rp103,1 triliun.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, Presiden Jokowi berpesan untuk mengubah pengawasan obat dan makan, perkuat sistem, dan berikan regulasi yang kuat, apapun itu namanya bisa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
"Akhirnya dalam perjalanan waktu dalam satu tahun ini kami sudah diperkuat dengan adanya inpres terkait peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan," kata Penny dalam siaran pers, Selasa (17/10/2017).
BPOM merasa beruntung pada masa pemerintahan Jokowi-JK, baru kali ini BPOM diberikan mandat kepercayaan yang jauh lebih besar. Bahkan Presiden melalui Perpres baru memberikan kewenangan kepada BPOM membuka balai POM di pelosok daerah, sehingga semakin dekat dengan rakyat.
"Kedepan, Presiden mengatakan juga masalah keamanan pangan adalah masalah pemerintah hadir, negara hadir. Jadi ini dengan adanya Perpres ini BPOM semakin diperkuat," ujar Penny.
Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali dalam sambutannya mengatakan, dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, baru pertama kali ini pemerintah mulai hadir memperhatikan masalah keamanan pangan.
"Nah dalam konteks itu kemudian sangat tepat sekali pemerintahan sekarang tidak hanya memperhatikan kedaulatan pangan tapi juga keamanan pangan. Selama ini kita hanya bicara kedaulatan pangan," kata Firdaus Ali.
Firdaus menjelaskan, masalah keamanan pangan ini penting dan krusial karena berdampak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, dampak yang bisa dilihat langsung adalah orang keracunan obat, ada yang sakit, atau meninggal.
"Hampir semua makanan yang menyebabkan diabetes, jantung kolestrol, kurang gizi, termasuk kanker yang kita tahu costnya mahal sekali. Selama ini kita tidak menyadari itu. Jangan sampai anggaran BPJS kita habis hanya karena salah makan," ujar Firdaus.
Terkait dengan acara rembuk nasional ini, Firdaus berharap forum rembuk mampu merumuskan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk pemecahan permasalahan keamanan pangan.
"Sehingga pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya untuk tercapainya individu penduduk Indonesia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan," tandasnya.
Berbeda dari Rembuk Nasional 2015 dan 2016, Rembuk Nasional 2017 ini akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu Rembuk Daerah (RD) dan Rembuk Pusat. Rembuk Daerah dilaksanakan di 16 Perguruan Tinggi di 14 Provinsi di antaranya adalah Universitas Cendrawasih- Jayapura (Papua), Univ Pattimura (Ambon), Univ Hassanudin (Makassar).
Kemudian Univ Samratulangi (Manado), Univ Mulawarman (Samarinda), Univ Udayana (Bali), Univ Airlangga (Surabaya), Univ Gajah Mada (Yogyakarta), Univ Diponegoro (Semarang), ITB (Bandung), UI (Depok), IPB (Bogor), Univ Sriwijaya (Palembang), Univ Andalas (Padang), Univ Syiah Kuala (Banda Aceh), Univ Sumatera Utara (Medan), dan IPB (Bogor).
(maf)
