PPP: Kalau Pemerintah Berpihak, Akan Terjadi Perlawanan Rakyat
Kamis, 09 November 2023 - 17:47 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Bersama Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu yang digelar di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023). FOTO/MPI/FELLDY UTAMA
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengingatkan kepada pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan Pilpres 2024 . Sebab, perlawanan rakyat akan muncul jika pemerintah menunjukan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu.
Hal ini disampaikan Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Bersama Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu yang digelar di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Awalnya, Awiek menjelaskan, hiruk pikuk dalam politik merupakan hal yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi. Yang terpenting, dinamika tersebut tidak berujung pada situasi yang panas, bahkan sampai terjadi kekacauan.
Baca juga: MK Diminta Putuskan Uji Formil Putusan Usia Capres Cawapres Sebelum Penetapan Paslon Pilpres 2024
Menurutnya, situasi panas bisa terjadi di tengah masyarakat apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah itu sendiri.
"Kita lihat komitmen dari pemerintah dan aparat negara yang dimiliki pemerintah. Kalau pemerintahnya berpihak, maka akan terjadi perlawanan dari rakyat," kata Awiek.
Karenanya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mewanti-wanti pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu kontestan atau calon tertentu di Pemilu 2024.
"Kalau itu digunakan, itu akan chaos. Kasihan, demokrasi yang sudah kita usung sangat maju ini dirusak karena misalkan hasrat kekuasaan," ujarnya.
Baca juga: Sekum Muhammadiyah Anggap Putusan MKMK Sudah Tepat
Sebelumnya, hal senada disampaikan pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. Ia mengaku khawatir dengan potensi risiko dalam negeri dan luar negeri saat ini, terutama memuncaknya kemarahan rakyat akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai syarat akan kepentingan politik suatu oknum tertentu.
"Saat ini yang saya khawatirkan dari soal Gibran adalah takutnya kemarahan masyarakat yang memuncak. Kemarahan masyarakat kapan meledaknya waktunya saya tidak tahu. Tapi itu terjadi dimulai dari drama Korea soal MK. Saat ini memang diperlukan revolusi moral leadership," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurutnya, jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.
"Kondisi saat ini lumayan besar pengaruhnya bagi potensi risk. Pertama involvement aparat. Kemungkinan tidak netral itu tetap ada. Kemungkinan bapaknya menggunakan aparat untuk kepentingan anaknya tetap ada," kata Connie.
Hal ini disampaikan Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Bersama Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu yang digelar di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Awalnya, Awiek menjelaskan, hiruk pikuk dalam politik merupakan hal yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi. Yang terpenting, dinamika tersebut tidak berujung pada situasi yang panas, bahkan sampai terjadi kekacauan.
Baca juga: MK Diminta Putuskan Uji Formil Putusan Usia Capres Cawapres Sebelum Penetapan Paslon Pilpres 2024
Menurutnya, situasi panas bisa terjadi di tengah masyarakat apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah itu sendiri.
"Kita lihat komitmen dari pemerintah dan aparat negara yang dimiliki pemerintah. Kalau pemerintahnya berpihak, maka akan terjadi perlawanan dari rakyat," kata Awiek.
Karenanya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mewanti-wanti pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu kontestan atau calon tertentu di Pemilu 2024.
"Kalau itu digunakan, itu akan chaos. Kasihan, demokrasi yang sudah kita usung sangat maju ini dirusak karena misalkan hasrat kekuasaan," ujarnya.
Baca juga: Sekum Muhammadiyah Anggap Putusan MKMK Sudah Tepat
Sebelumnya, hal senada disampaikan pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. Ia mengaku khawatir dengan potensi risiko dalam negeri dan luar negeri saat ini, terutama memuncaknya kemarahan rakyat akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai syarat akan kepentingan politik suatu oknum tertentu.
"Saat ini yang saya khawatirkan dari soal Gibran adalah takutnya kemarahan masyarakat yang memuncak. Kemarahan masyarakat kapan meledaknya waktunya saya tidak tahu. Tapi itu terjadi dimulai dari drama Korea soal MK. Saat ini memang diperlukan revolusi moral leadership," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurutnya, jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.
"Kondisi saat ini lumayan besar pengaruhnya bagi potensi risk. Pertama involvement aparat. Kemungkinan tidak netral itu tetap ada. Kemungkinan bapaknya menggunakan aparat untuk kepentingan anaknya tetap ada," kata Connie.
(abd)
Lihat Juga :
