Ekonomi Kian Berat, Reshuffle Kabinet Dinilai Langkah Tepat
Kamis, 06 Agustus 2020 - 13:45 WIB
loading...
Kondisi ekonomi Indonesia semakin berat. Isu reshuffle pun menguat karena kinerja anggota kabinet terkait yang dianggap Presiden Jokowi tidak memiliki sense of crisis. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia semakin berat, bahkan diprediksi bakal menuju resesi. Isu reshuffle kabinet pun menguat karena kinerja anggota kabinet terkait yang dianggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki sense of crisis.
Ketua Umum Jenggala Center (JC) Ibnu Munzir menyebut kemarahan Presiden merupakan hal wajar dan bahkan perlu mengingat kondisi bangsa yang genting. Menurutnya, Presiden hari ini butuh orang-orang yang bekerja cerdas dan tanggap. (Baca juga: Ekonomi RI Ambyar -5,32%, Awas Makin Banyak PHK!)
Selanjutnya, masyarakat tinggal menunggu apakah ancaman Presiden benar adanya. “Tentu dalam hal ini Presiden haruslah mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, karena berkaitan dengan kinerja kabinet selanjutnya," ujarnya dalam Webinar Jenggala Center di Jakarta, Rabu (5/08/2020).
Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR itu mengatakan, menguatnya isu reshuffle terlihat semakin jelas ketika beberapa lembaga survei merilis hasil surveinya mengenai perubahan opini publik di tengah pandemi Covid-19 dari dimensi kesehatan dan ekonomi. Di mana hasilnya menujukkan mayoritas responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. (Baca juga: Relawan Sebut Jokowi Pantas Marah ke Menteri: Obatnya Reshuffle!)
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang hadir sebagai narasumber mengungkapkan, sebanyak 67,2 % masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan pusat. Sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 30,1%.
Yunarto menjelaskan, jika dibanding dengan Februari, tingkat kepuasaan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. “Besaran penurunan terjadi dari angka 70,7% di bulan Februari menjadi angka 58,8% di bulan Mei,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang juga menjadi narasumber mengungkapkan persepsi publik soal isu reshuffle yang sempat diungkit oleh Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan. Sebanyak 64,8% responden setuju reshuffle dilakukan sekarang ini. “Menariknya, jumlah yang setuju ini cukup merata merupakan mayoritas di semua pendukung partai,” ujarnya. (Baca juga: Ini Fashion Item Paling Ngehits Selama Pandemi Covid-19)
Tidak ketinggalan Politikus senior Golkar Agun Gunandjar juga menuturkan, dalam keadaan genting seperti ini, reshuffle kabinet memang harus dilakukan. Beberapa indikator perlunya reshuffle kabinet telah kelihatan.
"Indikator dari lemahnya kabinet hari ini, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam Covid-19 itu jelas sekali penyerapan anggaran yang rendah. Kami lihat tidak ada koordinasi antara kementerian yang baik. Hampir semua kementerian, termasuk Kemenkes, tidak bisa menyerap anggaran karena regulasinya tidak berjalan dengan baik," katanya.
Selain itu, dalam konteks Jokowi, Agun menilai sejak awal pemerintahan periode kedua, lebih fokus masalah ekonomi. Sehingga, terkesan Jokowi cuek dengan masalah lain seperti demokrasi atau hukum.
Jika nanti reshuffle kabinet dilakukan, anggota DPR Fraksi Golkar ini menilai, penyusunan menteri baru juga akan memprioritaskan masalah ekonomi. Ia menduga Jokowi akan melakukan kompromi politik dengan tujuan akhir ekonomi bisa stabil.
Agun mengingatkan, masalah lain di luar ekonomi seperti hukum, pendidikan, demokrasi tidak selamanya bisa dinomorduakan. Sebab hal ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi Jokowi.
"Apabila masalah politik, hukum, pendidikan, selama ini selalu dinomorduakan ini bisa jadi umpan balik yang memukul ekonomi saat ini. Bahkan kepercayaan publik bisa melorot. Kami nyatakan, masalah-masalah politik, demokrasi, harus dikedepankan," tuturnya.
Ketua Umum Jenggala Center (JC) Ibnu Munzir menyebut kemarahan Presiden merupakan hal wajar dan bahkan perlu mengingat kondisi bangsa yang genting. Menurutnya, Presiden hari ini butuh orang-orang yang bekerja cerdas dan tanggap. (Baca juga: Ekonomi RI Ambyar -5,32%, Awas Makin Banyak PHK!)
Selanjutnya, masyarakat tinggal menunggu apakah ancaman Presiden benar adanya. “Tentu dalam hal ini Presiden haruslah mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, karena berkaitan dengan kinerja kabinet selanjutnya," ujarnya dalam Webinar Jenggala Center di Jakarta, Rabu (5/08/2020).
Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR itu mengatakan, menguatnya isu reshuffle terlihat semakin jelas ketika beberapa lembaga survei merilis hasil surveinya mengenai perubahan opini publik di tengah pandemi Covid-19 dari dimensi kesehatan dan ekonomi. Di mana hasilnya menujukkan mayoritas responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. (Baca juga: Relawan Sebut Jokowi Pantas Marah ke Menteri: Obatnya Reshuffle!)
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang hadir sebagai narasumber mengungkapkan, sebanyak 67,2 % masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan pusat. Sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 30,1%.
Yunarto menjelaskan, jika dibanding dengan Februari, tingkat kepuasaan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. “Besaran penurunan terjadi dari angka 70,7% di bulan Februari menjadi angka 58,8% di bulan Mei,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang juga menjadi narasumber mengungkapkan persepsi publik soal isu reshuffle yang sempat diungkit oleh Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan. Sebanyak 64,8% responden setuju reshuffle dilakukan sekarang ini. “Menariknya, jumlah yang setuju ini cukup merata merupakan mayoritas di semua pendukung partai,” ujarnya. (Baca juga: Ini Fashion Item Paling Ngehits Selama Pandemi Covid-19)
Tidak ketinggalan Politikus senior Golkar Agun Gunandjar juga menuturkan, dalam keadaan genting seperti ini, reshuffle kabinet memang harus dilakukan. Beberapa indikator perlunya reshuffle kabinet telah kelihatan.
"Indikator dari lemahnya kabinet hari ini, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam Covid-19 itu jelas sekali penyerapan anggaran yang rendah. Kami lihat tidak ada koordinasi antara kementerian yang baik. Hampir semua kementerian, termasuk Kemenkes, tidak bisa menyerap anggaran karena regulasinya tidak berjalan dengan baik," katanya.
Selain itu, dalam konteks Jokowi, Agun menilai sejak awal pemerintahan periode kedua, lebih fokus masalah ekonomi. Sehingga, terkesan Jokowi cuek dengan masalah lain seperti demokrasi atau hukum.
Jika nanti reshuffle kabinet dilakukan, anggota DPR Fraksi Golkar ini menilai, penyusunan menteri baru juga akan memprioritaskan masalah ekonomi. Ia menduga Jokowi akan melakukan kompromi politik dengan tujuan akhir ekonomi bisa stabil.
Agun mengingatkan, masalah lain di luar ekonomi seperti hukum, pendidikan, demokrasi tidak selamanya bisa dinomorduakan. Sebab hal ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi Jokowi.
"Apabila masalah politik, hukum, pendidikan, selama ini selalu dinomorduakan ini bisa jadi umpan balik yang memukul ekonomi saat ini. Bahkan kepercayaan publik bisa melorot. Kami nyatakan, masalah-masalah politik, demokrasi, harus dikedepankan," tuturnya.
(poe)
