Relawan Sebut Jokowi Pantas Marah ke Menteri: Obatnya Reshuffle!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan kekecewaannya kepada menteri yang dianggap bekerja lamban dan berkinerja rendah dalam menghadapi dampak pandemi virus Corona (Covid-19).

Kali ini, hal yang disoroti Jokowi mengenai sense of crisis para pembantunya di masa pandemi Covid-19 yang dianggapnya kurang dimiliki para menteri. Tercatat, sudah tiga kali Kepala negara mengungkapkan kekesalannya tersebut pada rapat kabinet.

"Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi terjebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 3 Agustus 2020. ( )

Mendengar ungkapan kekecewaan Presiden Jokowi itu, Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo, HM Darmizal menilai Jokowi terlalu sabar dalam menghadapi pembantunya yang berkinerja rendah.

Seharusnya, kata dia, Jokowi mengganti pembantu yang tidak mampu mengimbangi kerjanya untuk segera memperbaiki keadaan.

"Presiden Jokowi marah, Rejo pasti kecewa. Mestinya pembantu Jokowi sudah bergerak lebih cepat, melaksanakan arahan presiden, mencari solusi, membuat terobosan yang cerdas agar Indonesia selamat dari krisis yang sudah melanda banyak negara di dunia," tutur Darmizal dalam keteranganya, Rabu (5/8/2020).

Dia melanjutkan, ketersediaan dana yang begitu besar dan UU No 2 tahun 2020, dapat menjadi stimulus penyelamatan ekonomi nasional disertai menjalankan protokol kesehatan dengan lebih ketat mestinya mampu menjadi pilar kuat untuk bertahan dari turbulen dampak Covid19 yang luar biasa.

"Jangan biarkan Presiden bekerja mati-matian sendiri, sementara menteri hanya menjalankan rutinitas tanpa prestasi," tandasnya.

Menurut dia, terpapar atau terkapar pilih pulih mana?. Itulah pertanyaan yang paling penting untuk dijawab oleh pembantu presiden. Keduanya mesti dikerjakan sejalan atau berbarengan. Namun dengan skala prioritas dengan melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui percepatan aliran dana dan penetapan kebijakan yang pro pada tumbuhnya usaha koperasi, UMKM dan BUMDes.

"Merekalah yang mesti di-bailout atau diselamatkan agar putaran ekonomi bergerak ditengahr mayoritas masyarakat," tuturnya.