APTI Dukung Capres yang Peduli Nasib Petani Tembakau
loading...
Bacapres Ganjar Pranowo, menyapa ribuan buruh linting di pabrik rokok Grandel Malang, Jawa Timur. Foto/MPI/achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyatakan akan mendukung partai maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang pro terhadap petani tembakau . Salah satunya berani mencabut pasal zat adiktif dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Undang-Undang Kesehatan.
Ketua Umum APTI Agus Parmuji mengatakan, hal tersebut merupakan keputusan Rapimnas APTI pada 27-28 Juni 2022. Sebab, tanpa keberpihakan, nasib petani tembakau di Indonesia yang berjumlah 6 juta jiwa tersebar di 15 provinsi, akan semakin terpuruk.
"Hanya pemimpin yang mengerti permasalahan tembakau yang dapat melindungi dan memperjuangkan petani dalam regulasi dan kebijakannya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (6/11/2023).
Agus menganggap dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak kepada petani tembakau. Bukti paling kasat mata adalah adanya kenaikan cukai rokok setiap tahun. Kebijakan itu berimbas pada melemahnya pembelian tembakau lokal.
Selain itu, yang menjadi catatan dari APTI adalah Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024. Isinya, tak satu pun pasal bernada melindungi keanekaragaman budidaya tembakau di tingkat petani.
Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, di era Jokowi tidak ada aturan yang cenderung berpihak kepada petani tembakau.
"Ya, karena pemerintahan sekarang, dinilai tidak berpihak kepada petani tembakau yang jumlahnya 24 juta jiwa (apabila dihitung bersama dengan keluarga inti). Padahal, bicara tembakau itu tidak hanya soal rokok. Kan bisa dikembangkan untuk produk lain, atau diekspor ke luar negeri, seperti Afrika atau negara lain," ujar Trubus.
Suka atau tidak, lanjut dia, tembakau merupakan komoditas yang strategis. Tanaman ini menghasilkan industri yang banyak memberikan pendapatan kepada negara serta menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
Ketua Umum APTI Agus Parmuji mengatakan, hal tersebut merupakan keputusan Rapimnas APTI pada 27-28 Juni 2022. Sebab, tanpa keberpihakan, nasib petani tembakau di Indonesia yang berjumlah 6 juta jiwa tersebar di 15 provinsi, akan semakin terpuruk.
"Hanya pemimpin yang mengerti permasalahan tembakau yang dapat melindungi dan memperjuangkan petani dalam regulasi dan kebijakannya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (6/11/2023).
Agus menganggap dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak kepada petani tembakau. Bukti paling kasat mata adalah adanya kenaikan cukai rokok setiap tahun. Kebijakan itu berimbas pada melemahnya pembelian tembakau lokal.
Selain itu, yang menjadi catatan dari APTI adalah Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024. Isinya, tak satu pun pasal bernada melindungi keanekaragaman budidaya tembakau di tingkat petani.
Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, di era Jokowi tidak ada aturan yang cenderung berpihak kepada petani tembakau.
"Ya, karena pemerintahan sekarang, dinilai tidak berpihak kepada petani tembakau yang jumlahnya 24 juta jiwa (apabila dihitung bersama dengan keluarga inti). Padahal, bicara tembakau itu tidak hanya soal rokok. Kan bisa dikembangkan untuk produk lain, atau diekspor ke luar negeri, seperti Afrika atau negara lain," ujar Trubus.
Suka atau tidak, lanjut dia, tembakau merupakan komoditas yang strategis. Tanaman ini menghasilkan industri yang banyak memberikan pendapatan kepada negara serta menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
Lihat Juga :
