Marah 3 Kali, Menteri Tak Juga Berganti
Kamis, 06 Agustus 2020 - 08:03 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, Mardani mengusulkan agar Presiden membuat KPI (key performance indicators) atau indikator kinerja dari menteri-menterinya. Tanpa KPI, kata Mardani, penilaian tidak bisa dilakukan dengan adil. Jika ada menteri yang tidak baik kinerjanya, Jokowi tidak perlu ragu menggantinya karena itu hak prerogatifnya. (Baca juga: Klaim Asuransi Tak Dibayar, Anggota Dewan DKI Merasa Ditipu)
Soal penyerapan anggaran kementerian atau lembaga yang rendah, dia meminta agar Jokowi memperjelasnya. Perlu diungkap siapa yang serapan anggarannya rendah dan apa penjelasan kementerian yang bersangkutan. “Kalau dipublikasi keluar justru merendahkan lembaga kepresidenan sendiri. Orang melihat ini sudah marah berkali-kali tapi bawahan tidak berubah,” tandas Mardani.
Juru Bicara Khusus Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, sikap berulang-ulang Jokowi menegur atau memarahi menteri itu menjadi salah satu metode agar kinerja jadi lebih baik.
Soal reshuffle, Gerindra sebagai partai pendukung pemerintah enggan mendorongnya karena isu itu rawan jadi komoditas politik. “Reshuffle atau tidak, itu hak prerogatif Presiden, hak beliau,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, jika menteri responsive seharunysa Presiden tidak perlu marah sampai tiga kali. Pesan Presiden kepada menteri sudah sangat jelas, yakni bagaimana ekonomi masyarakat kembali bergeliat dan anggaran yang ada bisa terserap. Dia menyebut membelanjakan anggaran hal gampang. (Lihat videonya: Suasana Terkini Pascaledakan Maut di Beirut Ibu Kota Lebanon)
“Apa susahnya? Kalau misalnya birokrasinya sulit ya kita gunting. Itu namanya extraordinary. Prinsipnya jelas, perintahnya anggaran harus terserap agar daya beli masyarakat meningkat. Tinggal bikin programnya, jalankan," ujarnya kemarin.
Dia menilai Jokowi tidak boleh terus-terusan hanya meluapkan kegelisahannya di hadapan publik tanpa ada langkah yang lebih tegas.
“Harus ada langkah-langkah yang lebih tegas bagi menteri yang berkinerja kurang bagus, apakah langkahnya bentuknya reshuffle atau tukar tempat. Persisnya Pak Jokowi yang lebih tahu," katanya. (Neneng Zubaidah/Kiswondari/Abdul Rochim)
Soal penyerapan anggaran kementerian atau lembaga yang rendah, dia meminta agar Jokowi memperjelasnya. Perlu diungkap siapa yang serapan anggarannya rendah dan apa penjelasan kementerian yang bersangkutan. “Kalau dipublikasi keluar justru merendahkan lembaga kepresidenan sendiri. Orang melihat ini sudah marah berkali-kali tapi bawahan tidak berubah,” tandas Mardani.
Juru Bicara Khusus Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, sikap berulang-ulang Jokowi menegur atau memarahi menteri itu menjadi salah satu metode agar kinerja jadi lebih baik.
Soal reshuffle, Gerindra sebagai partai pendukung pemerintah enggan mendorongnya karena isu itu rawan jadi komoditas politik. “Reshuffle atau tidak, itu hak prerogatif Presiden, hak beliau,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, jika menteri responsive seharunysa Presiden tidak perlu marah sampai tiga kali. Pesan Presiden kepada menteri sudah sangat jelas, yakni bagaimana ekonomi masyarakat kembali bergeliat dan anggaran yang ada bisa terserap. Dia menyebut membelanjakan anggaran hal gampang. (Lihat videonya: Suasana Terkini Pascaledakan Maut di Beirut Ibu Kota Lebanon)
“Apa susahnya? Kalau misalnya birokrasinya sulit ya kita gunting. Itu namanya extraordinary. Prinsipnya jelas, perintahnya anggaran harus terserap agar daya beli masyarakat meningkat. Tinggal bikin programnya, jalankan," ujarnya kemarin.
Dia menilai Jokowi tidak boleh terus-terusan hanya meluapkan kegelisahannya di hadapan publik tanpa ada langkah yang lebih tegas.
“Harus ada langkah-langkah yang lebih tegas bagi menteri yang berkinerja kurang bagus, apakah langkahnya bentuknya reshuffle atau tukar tempat. Persisnya Pak Jokowi yang lebih tahu," katanya. (Neneng Zubaidah/Kiswondari/Abdul Rochim)
(ysw)
