PKS Minta Pemerintah Lebih Terbuka Soal Anggaran Corona

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai perubahan APBN 2020 apalagi terkait penanganan virus Corona atau Covid-19.

"Saya minta pemerintah lebih terbuka tentang kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah, dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, posisi anggaran Rp405,1 Triliun yang diumumkan pemerintah sebagai dana untuk penanganan pandemi Covid-19, tidak muncul dengan informasi yang cukup, dalam Perpres 54 tentang Perubahan APBN 2020.

Menurut Anis, informasi yang terkandung di dalam Perpres tersebut sangat terbatas, sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan muatan dalam Undang-Undang (UU) APBN Perubahan yang biasanya sangat transparan dan jelas.

(Baca juga: Sehari Jelang Ditutup, 177.785 Jamaah Reguler dan 12.720 Khusus Lunasi Biaya Haji)

Dia menambahkan, tidak transparannya informasi dalam Perubahan APBN 2020, menyebabkan publik berasumsi bahwa tambahan defisit Rp545,7 Triliun, karena turunnya penerimaan negara Rp472,3 Triliun ditambah tambahan anggaran belanja yang hanya Rp73,4 Triliun.

Dengan begitu, kata dia, yang terlihat adalah kenaikan defisit menjadi Rp852,9 Triliun, bukan karena stimulus untuk penanganan pandemi Covid-19. Tetapi sebagian besarnya, justru untuk mengkompensasi penerimaan negara terutama pajak yang turun. "Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah," ujar Anis.

Hal lain yang dipertanyakan Anis terkait dengan paket stimulus yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp405,1 Triliun. Dari jumlah tersebut alokasi untuk sektor kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan Rp70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp150 triliun.

Sementara data Perubahan APBN 2020 mencatat anggaran belanja negara hanya naik Rp73,4 triliun saja. Dengan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik Rp167,6 triliun, dan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun Rp94,2 triliun.

Dia pun mengkritisi belanja pemerintah pusat yang naik, namun anggaran beberapa kementerian terkait malah turun dan ada yang hanya naik sedikit. Misalnya anggaran Kementerian Sosial turun dari Rp62,8 triliun menjadi Rp60,7 triliun. "Ini menjadi pertanyaan, dimana disimpannya tambahan anggaran perlindungan sosial yang Rp110 triliun yang telah diumumkan?" tanyanya.

Adapun catatan lain Anis terhadap anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang hanya naik Rp19,1 triliun, dari Rp57,4 triliun menjadi Rp76,5 triliun. Sedangkan menurut paket stimulus, sektor kesehatan dapat anggaran tambahan Rp75 triliun.

"Anggaran terkait kesehatan ini harus jelas. Sehingga tidak boleh ada kekurangan fasilitas dan alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, ventilator dan lainnya di lapangan," tegasnya.

Dia mengatakan, masih ada Rumah Sakit yang mengeluhkan kekurangan alat pelindung diri (APD), bahkan di Semarang, puluhan dokter dan tenaga medis terpapar corona karena tidak dilengkapi APD yang memadai.