Penjelasan Menko Polhukam soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal
Minggu, 24 September 2017 - 18:48 WIB
Penjelasan Menko Polhukam soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto buka suara terkait isu pembelian atau impor 5.000 pucuk senjata ilegal yang dipesan bukan oleh TNI dan Polri dan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Wiranto, isu tersebut tidak pada tempatnya dihubungkan dengan masalah keamanan. "Karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas," ujar Wiranto saat jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Terkait isu ini, Wiranto mengaku pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi dari Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait bahwa memang ada pengadaan senjata yakni 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad, bukan 5.000 senjata standar TNI.
Dia mengakui, senjata itu dipesan oleh BIN. "Untuk keperluan pendidikan Intelijen," ucap Wiranto.
Wiranto menjelaskan, pengadaan ini mekanismenya tidak melalui izin Mabes TNI, melainkan Mabes Polri. Sehingga pengadaan ini tidak spesifik memerlukan kebijakan presiden.
"Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu," tandasnya.
Menurut Wiranto, isu tersebut tidak pada tempatnya dihubungkan dengan masalah keamanan. "Karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas," ujar Wiranto saat jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Terkait isu ini, Wiranto mengaku pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi dari Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait bahwa memang ada pengadaan senjata yakni 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad, bukan 5.000 senjata standar TNI.
Dia mengakui, senjata itu dipesan oleh BIN. "Untuk keperluan pendidikan Intelijen," ucap Wiranto.
Wiranto menjelaskan, pengadaan ini mekanismenya tidak melalui izin Mabes TNI, melainkan Mabes Polri. Sehingga pengadaan ini tidak spesifik memerlukan kebijakan presiden.
"Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu," tandasnya.
(kri)
