Tata Kelola TKI Bermasalah, Pencabutan Moratorium Sia-sia

JAKARTA - Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai masih berantakan. Atas dasar itu rencana pencabutan moratorium TKI ke Timur Tengah oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai akan sia-sia.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menilai selama ini program yang dilakukan BNP2TKI untuk membenahi tata kelola TKI belum berhasil. Apalagi, kata dia selama ini BNP2TKI masih setengah hati mengevaluasi perusahaan penyalur TKI.

"Harus tegas mengaudit kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Selama ini belum ada pernyataan resmi BNP2TKI tentang PPTKIS," ujar Wahyu, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Menurutnya masalah perlindungan TKI di luar negeri juga memiliki persoalan. Dia menuturkan, upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah belum cukup kuat memberikan perlindungan bagi TKI.

"Perlindungan TKI menjadi masalah utama. Harus diaudit juga kinerja kualitas diplomasi perlindungan TKI," ucapnya. (Baca: Kepala BNP2TKI Nusron Wahid Serap Aspirasi TKI ABK di Taiwan)

Dia menambahkan, pengelolaan TKI perlu diperbaiki lebih dahulu seblum dibuka moratorium. Dia menyebutkan, pada 2015, Bank Dunia mencatat sumbangan remintasi TKI mencapai 10,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp140 triliun.

"Selama dimonopoli PPTKIS tetap menimbulkan kerentanan. Harusnya modelnya goverment to goverment dan langsung dikelola negara," katanya.

BNP2TKI sendiri memperkirakan ada 30 ribu TKI ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun. Akibatnya, banyak masalah yang ditimbulkan TKI ilegal itu.