Jimly Cs Diharapkan Beri Sanksi Keras ke Anwar Usman

Kamis, 02 November 2023 - 21:05 WIB
loading...
Jimly Cs Diharapkan...
Sidang perkara laporan kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023). FOTO/MPI/IRFAN MAULANA
A A A
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( MKMK ) yang terdiri dari Jimly Asshiddiqie (ketua), Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams (anggota) diharapkan memberikan sanksi keras kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman . Pasalnya, paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu dianggap telah merusak kepercayaan publik terhadap MK pascaputusan soal seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres dan cawapres.

"Jadi harapan saya, MKMK akan memberikan sanksi yang cukup keras kepada Ketua MK. Karena dia merusak kepercayaan publik kepada MK, bahkan kepada seluruh institusi judiciary, di tingkat atas. Itu yang saya harapkan," kata sastrawan Goenawan Mohamad saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).

"Kalau itu tidak terjadi, akan lama lagi sengketa ini, dan mungkin sengketa yang terburuk dalam sejarah politik Indonesia di tingkat kelembagaan," katanya.

Baca juga: Sidang MKMK, Pemohon Curigai Konflik Kepentingan Anwar Usman dan Langgar Kode Etik

GM, sapaan akrab Goenawan Mohamad, khawatir pemenang Pilpres 2024 alami krisis legitimasi sebagai akibat dari kekuasaan kehakiman yang tak lagi netral.

"Kalau nanti tidak ada MK yang bisa diandalkan, karena kerusakan yang terjadi kemarin, bayangkan apa yang timbul. Konflik bisa berkepanjangan, dan siapa pun yang menang pilpres akan mengalami krisis legitimasi," kata Goenawan.

Persoalan legitimasi ini berasal dari kekhawatiran Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan nanti berpotensi berjalan di bawah tekanan eksekutif setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming ikut berkontestasi sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Baca juga: Gus Jazil Minta MKMK Ungkap Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs Seterang-terangnya

"Nah kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak bisa diandalkan dan imparsial. Itu akan problem ketika ada konflik kepentingan. Terutama karena pilpres yang akan datang ini, tidak ada jaminan akan ada fair play," tuturnya.

Oleh karena itu, Goenawan berharap sidang MKMK yang berlangsung hingga Jumat besok bisa menghasilkan putusan yang adil terhadap perkara 90 yang menjadi dasar pencalonan Gibran.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tak Ada Batasan Anggota...
Tak Ada Batasan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wamenkum Persilakan Gugat ke MK
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Dharma Pongrekun Minta...
Dharma Pongrekun Minta MK Kaji Ulang UU Kesehatan Demi Jaga Kedaulatan Bangsa
Anggota DPR Cindy Monica:...
Anggota DPR Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Kuota Caleg Perempuan...
Kuota Caleg Perempuan Dipertegas MK, Angkie Yudistia Tekankan Representasi Politik yang Setara
MK Gelar Wisuda Purnabakti...
MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman, Sambut Dua Hakim Konstitusi Baru
Pengalaman Panjang Arsul...
Pengalaman Panjang Arsul Sani, Dari Aktivis hingga Hakim MK
Buntut Polemik Ijazah...
Buntut Polemik Ijazah Jokowi, UU Pemilu Resmi Digugat ke MK
Rekomendasi
Solusi Tepat Menghadapi...
Solusi Tepat Menghadapi Situasi Mendadak dalam Perjalanan Bisnis
Pramono Perintahkan...
Pramono Perintahkan Investigasi Kasus Pemotongan Kabel Lift JPO Lenteng Agung
Muharram dan Lahirnya...
Muharram dan Lahirnya Kalender Hijriyah: Kisah di Balik Penanggalan Umat Islam
Berita Terkini
Setujui Usulan Tambahan...
Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemhan Rp195 Triliun, Komisi I Bakal Diteruskan ke Banggar
Menghormati Putusan,...
Menghormati Putusan, Mengawal Keadilan: Membaca Kasus Andrie Yunus dari Perspektif Hukum, Politik, dan Militer
Prabowo Resmikan RSUD...
Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Komitmen Ingin Memodernisasi RS dalam 3 Tahun
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Dikuntit OTK, Islah...
Dikuntit OTK, Islah Bahrawi Sebut Polanya Mirip Kasus Andrie Yunus
Hakim Sebut Andrie Yunus...
Hakim Sebut Andrie Yunus Rendahkan Wibawa Pengadilan karena Tak Pernah Hadiri Sidang
Infografis
Mampukah John Herdman...
Mampukah John Herdman Bawa Timnas Indonesia ke Panggung Dunia?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved