Kriteria Capres Cawapres yang Bakal Didukung Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama
loading...
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) mengungkapkan kriteria capres dan cawapres yang bakal didukung pada Pilpres 2024. SNNU ogah terburu-buru menentukan dukungan kepada salah satu pasangan calon kandidat pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang.
“Tadi ada yang bertanya juga, ‘Mas Icha, ini arahan politiknya ke mana?' Kita enggak ke mana-mana Pak. Sampai saat ini kita masih mengarah untuk pemberdayaan masyarakat bahwa kita pengin masyarakat kita ini hidupnya lebih sejahtera,” kata Ketua Umum PP SNNU Witjaksono dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PP SNNU di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Lalu, dia membeberkan bocoran kriteria pasangan capres-cawapres yang bakal didukung pihaknya nanti. Pasangan calon tersebut harus memiliki komitmen pada sektor kelautan dan bisa menyejahterakan masyarakat pesisir atau nelayan. “Jadi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat pesisir yang akan kita dukung,” tuturnya.
Pihaknya akan mendukung capres-cawapres yang punya komitmen tersebut karena saat ini banyak persoalan di bidang kelautan yang memerlukan pimpinan yang mau menyelesaikannya. Masih sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang dihadapi para nelayan atau di sektor kelautan.
Bahkan, nelayan di DKI Jakarta saja membeli BBM untuk melaut dengan harga yang mahal. “Selama ini, harga solar subsidi di sana di atas Rp10 ribu, mana subsidinya? Di depan mata kita, bukan yang jauh di Papua, di depan mata kita,” katanya.
Dia berpendapat bahwa hal itu baru satu persoalan yang disinyalir melibatkan mafia. Belum lagi masalah-masalah lainnya di sektor keautan yang juta diduga melibatkan mafia, misalnya mungkin mafia perundangan atau regulasi, dan sebagainya.
“Berharap 5 tahun ke depan ada pemangku kebijakan yang fokus bahwa kita ini harus menghadap ke laut, karena 70% kita ini lautan. Jangan kita punggungi lautnya. Beras itu penting tapi ikan juga penting, kecerdasan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
PP SNNU juga mengharapkan para pejabat mulai tingkat pusat hingga daerah, yang juga memiliki komitmen yang sama dalam sektor kelautan. “Kita juga berharap pemangku-pemangku kebijakan, baik dari pusat, wilayah maupun daerah sudah fokus untuk beresin itu. Banyak sekali masalah di kelautan, salah satunya BBM tadi,” ungkapnya.
Selanjutnya, PP SNNU juga mengharapkan capres-cawapres serta jajarannya yang mau berdiskusi dengan rakyat, khususnya dengan SNNU dalam membuat suatu kebijakan atau regulasi agar efektif dan efisien. Sebab, SNNU selama ini tidak pernah diajak bicara untuk menyusun perundang-undangan atau peraturan di bidang kelautan.
“Tadi ada yang bertanya juga, ‘Mas Icha, ini arahan politiknya ke mana?' Kita enggak ke mana-mana Pak. Sampai saat ini kita masih mengarah untuk pemberdayaan masyarakat bahwa kita pengin masyarakat kita ini hidupnya lebih sejahtera,” kata Ketua Umum PP SNNU Witjaksono dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PP SNNU di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Lalu, dia membeberkan bocoran kriteria pasangan capres-cawapres yang bakal didukung pihaknya nanti. Pasangan calon tersebut harus memiliki komitmen pada sektor kelautan dan bisa menyejahterakan masyarakat pesisir atau nelayan. “Jadi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat pesisir yang akan kita dukung,” tuturnya.
Pihaknya akan mendukung capres-cawapres yang punya komitmen tersebut karena saat ini banyak persoalan di bidang kelautan yang memerlukan pimpinan yang mau menyelesaikannya. Masih sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang dihadapi para nelayan atau di sektor kelautan.
Bahkan, nelayan di DKI Jakarta saja membeli BBM untuk melaut dengan harga yang mahal. “Selama ini, harga solar subsidi di sana di atas Rp10 ribu, mana subsidinya? Di depan mata kita, bukan yang jauh di Papua, di depan mata kita,” katanya.
Dia berpendapat bahwa hal itu baru satu persoalan yang disinyalir melibatkan mafia. Belum lagi masalah-masalah lainnya di sektor keautan yang juta diduga melibatkan mafia, misalnya mungkin mafia perundangan atau regulasi, dan sebagainya.
“Berharap 5 tahun ke depan ada pemangku kebijakan yang fokus bahwa kita ini harus menghadap ke laut, karena 70% kita ini lautan. Jangan kita punggungi lautnya. Beras itu penting tapi ikan juga penting, kecerdasan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
PP SNNU juga mengharapkan para pejabat mulai tingkat pusat hingga daerah, yang juga memiliki komitmen yang sama dalam sektor kelautan. “Kita juga berharap pemangku-pemangku kebijakan, baik dari pusat, wilayah maupun daerah sudah fokus untuk beresin itu. Banyak sekali masalah di kelautan, salah satunya BBM tadi,” ungkapnya.
Selanjutnya, PP SNNU juga mengharapkan capres-cawapres serta jajarannya yang mau berdiskusi dengan rakyat, khususnya dengan SNNU dalam membuat suatu kebijakan atau regulasi agar efektif dan efisien. Sebab, SNNU selama ini tidak pernah diajak bicara untuk menyusun perundang-undangan atau peraturan di bidang kelautan.
Lihat Juga :
