Bareskrim Bisa Kenakan Pasal Ini Kepada 3 Orang yang Bantu Pelarian Dito Mahendra
Selasa, 31 Oktober 2023 - 19:08 WIB
loading...
Pakar hukum UP Agus Surono menyebut Bareskrim Polri bisa menerapkan pasal Obstruction of Justice kepada tiga orang yang diduga membantu pelarian Dito Mahendra. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Hukum Universitas Pancasila (UP) Agus Surono mengungkapkan Bareskrim Polri bisa menerapkan pasal Obstruction of Justice kepada tiga orang yang diduga membantu pelarian Dito Mahendra .
Agus menjelaskan, tindakan Obstruction of Justice atau perintangan terhadap penyidikan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Dalam Pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian Obstruction of Justice adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum," ungkapnya, Selasa (31/10/2023).
Agus menyampaikan, Obstruction of Justice dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu.
"Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus," ujarnya.
Dalam kasus Dito Mahendra, Agus mengatakan, jika ketiga orang yang diduga oleh Bareskrim Polri itu telah melakukan sesuatu yang menyebabkan terhalanginya proses hukum terhadap Dito, maka mereka dikenakan pasal Obstruction of Justice.
"Jika ketiga orang tersebut perbuatannya menyebabkan terhalanginya proses hukum terhadap saudara Dito, maka hal itu merupakan bentuk Obstruction of Justice," katanya.
Agus pun mendukung dan mendorong Bareskrim Polri untuk segera memproses ketiga orang yang dimaksud tersebut agar status hukumnya menjadi terang dan jelas.
Baca juga: Dito Mahendra Jadi Tahanan Bareskrim Polri
"Kalau (ketiganya) membantu melakukan tindak pidana itu di Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang memberikan sarana atau kesempatan baik sebelum atau saat tindak pidana itu dilakukan. Kalau setelah tindak pidana dilakukan baru dikualifikasi sebagai Obstruction of Justice. Tapi hal itupun harus dipastikan apa perannya dan harus dipenuhi bukti yang cukup terkait apa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut," ungkapnya.
Sekadar informasi, Dittipidum Bareskrim Polri masih mengusut pihak-pihak yang membantu tersangka kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra. Dito sempat masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seusai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa ada tiga orang yang dicurigai pihaknya terlibat membantu Dito melarikan diri. Namun, Djuhandani belum menjelaskan dengan terang siapa tiga orang yang dimaksudnya.
"Ada beberapa orang yang kita curigai membantu saudara DM melarikan diri. Ada sekitar tiga orang yang saat ini masih dalam proses pengembangan," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 30 Oktober 2023.
Agus menjelaskan, tindakan Obstruction of Justice atau perintangan terhadap penyidikan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Dalam Pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian Obstruction of Justice adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum," ungkapnya, Selasa (31/10/2023).
Agus menyampaikan, Obstruction of Justice dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu.
"Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus," ujarnya.
Dalam kasus Dito Mahendra, Agus mengatakan, jika ketiga orang yang diduga oleh Bareskrim Polri itu telah melakukan sesuatu yang menyebabkan terhalanginya proses hukum terhadap Dito, maka mereka dikenakan pasal Obstruction of Justice.
"Jika ketiga orang tersebut perbuatannya menyebabkan terhalanginya proses hukum terhadap saudara Dito, maka hal itu merupakan bentuk Obstruction of Justice," katanya.
Agus pun mendukung dan mendorong Bareskrim Polri untuk segera memproses ketiga orang yang dimaksud tersebut agar status hukumnya menjadi terang dan jelas.
Baca juga: Dito Mahendra Jadi Tahanan Bareskrim Polri
"Kalau (ketiganya) membantu melakukan tindak pidana itu di Pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang memberikan sarana atau kesempatan baik sebelum atau saat tindak pidana itu dilakukan. Kalau setelah tindak pidana dilakukan baru dikualifikasi sebagai Obstruction of Justice. Tapi hal itupun harus dipastikan apa perannya dan harus dipenuhi bukti yang cukup terkait apa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut," ungkapnya.
Sekadar informasi, Dittipidum Bareskrim Polri masih mengusut pihak-pihak yang membantu tersangka kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra. Dito sempat masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seusai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa ada tiga orang yang dicurigai pihaknya terlibat membantu Dito melarikan diri. Namun, Djuhandani belum menjelaskan dengan terang siapa tiga orang yang dimaksudnya.
"Ada beberapa orang yang kita curigai membantu saudara DM melarikan diri. Ada sekitar tiga orang yang saat ini masih dalam proses pengembangan," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 30 Oktober 2023.
(abd)
Lihat Juga :
