Mendagri Ungkap 7 Stakeholder Kunci Sukses Pemilu 2024, Siapa Saja?
Minggu, 29 Oktober 2023 - 10:54 WIB
loading...
A
A
A
“Kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana, yang tak punya gedung, ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu. Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau enggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya pemda,” jelasnya.
Dia menegaskan, salah satu peran kepala daerah dalam mendukung pemilu dan Pilkada 2024 yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dirinya juga tak ragu mendorong pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan pemilu tersebut.
Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait hal ini sebagai dasar hukum. Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, Tito mendorong pemda di Sultra segera mengalokasikan anggaran dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Baru enam daerah (di Sultra) yang sudah melakukan NPHD, baru enam. Saya terima kasih yang sudah sepakat tanda tangan NPHD, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Kabupaten Muna,” kata Tito.
Mendagri memaparkan 8 kabupaten/kota di Sultra yang sudah menyepakati besaran anggaran hibah, tetapi belum menandatangani NPHD. Daerah tersebut terdiri dari Kolaka Utara, Konawe, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton, Wakatobi, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan.
Dia menegaskan, salah satu peran kepala daerah dalam mendukung pemilu dan Pilkada 2024 yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dirinya juga tak ragu mendorong pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan pemilu tersebut.
Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait hal ini sebagai dasar hukum. Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, Tito mendorong pemda di Sultra segera mengalokasikan anggaran dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Baru enam daerah (di Sultra) yang sudah melakukan NPHD, baru enam. Saya terima kasih yang sudah sepakat tanda tangan NPHD, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Kabupaten Muna,” kata Tito.
Mendagri memaparkan 8 kabupaten/kota di Sultra yang sudah menyepakati besaran anggaran hibah, tetapi belum menandatangani NPHD. Daerah tersebut terdiri dari Kolaka Utara, Konawe, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton, Wakatobi, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan.
Lihat Juga :
