BPKH Siap Biayai Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan kesiapannya untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2024M/1445H. Diketahui tahun depan Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah.

Indonesia juga mendapatkan tambahan kuota 20.000 sehingga jumlah jemaah haji yang akan berangkat tahun depan sebanyak 241.000 jemaah.

Walaupun begitu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah optimistis pihaknya dapat membiayai ratusan ribu jemaah yang akan berangkat haji ke Tanah Suci tahun depan.



"Jadi kalau kita bicara kuota tambahan yang diekspektasikan diberikan tahun 2024 pada prinsipnya secara keuangan BPKH siap untuk bisa membiayai penyelenggaraan ibadah haji tersebut,"kata Fadlul seusai Konferensi Haji Internasional ke-5 dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Jumat, (27/10/2023).

Adapun sejumlah hal yang telah dilakukan BPKH yakni mengoptimalkan dana jemaah haji dengan investasi secara langsung di Arab Saudi. Di mana pihaknya telah membentuk anak perusahaan dengan nama Syarikah BPKH Limited beberapa waktu lalu.



Nantinya BPKH Limited akan berinvestasi untuk mendukung ekosistem haji. Mulai dari hotel, katering untuk haji dan umrah, fasilitas akomodasi, mengelola turis, jasa layanan apartemen, dan lainnya.

Tujuan investasi ini untuk mendapatkan nilai manfaat dan/atau efisiensi biaya haji, mengendalikan biaya haji menjadi lebih efisien serta menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan BPKH Limited dalam berinvestasi. Serta menjadi langkah tepat mendapat manfaat sekaligus memastikan pemenuhan fasilitas haji.

"Mudah-mudahan melalui cara direct investment ini bisa membuat BPKH lebih lincah ke depannya dalam rangka melakukan investasi di ekosistem haji dan umrah,"ujar dia.

Dirinya juga melakukan sejumlah antisipasi terkait penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan. Misalnya melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Komisi VIII DPR RI. "Beberapa hal yang perlu kita perlu antisipasi misalnya adanya cicilan mungkin perlu dikaji ulang, ada kenaikan setoran awal, cicilan top up, kenaikan setoran lunas. Skema-skema itu yang kita bisa lihat sebagai antisipasi untuk ke depannya akan kita pelajari lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, pada ISEF 2023 terutama dalam Konferensi Haji Internasional ke-5 membahas dua topik utama yakni, Investasi Langsung di Ekosistem Haji, dan Implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Lembaga Keuangan Syariah.

Sesi pertama membahas tentang Investasi Langsung di Ekosistem Haji. Investasi langsung di ekosistem haji dapat memberikan manfaat finansial yang signifikan dalam hal pengembalian investasi, mengingat potensi ekonomi dari jutaan orang yang berkumpul di Arab Saudi setiap tahun.

Hal ini sejalan dengan Saudi Vision 2030, yang antara lain bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi sebanyak mungkin umat Muslim untuk melaksanakan Haji dan Umrah dengan sebaik-baiknya dan bekerja untuk memperkaya dan meningkatkan pengalaman mereka.

"Oleh karena itu akan bermanfaat untuk membahas peluang investasi potensial yang terkait dengan kegiatan haji, peraturan dan praktik terbaik dalam berinvestasi di ekosistem haji, dan jalur kerja sama antara lembaga dan pemangku kepentingan terkait," kata dia.

Kemudian sesi kedua membahas tentang Implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, Lembaga Keuangan Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, dan juga mempertimbangkan antara lain aspek keamanan, akuntabilitas, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik. "Oleh karena itu implementasi GRC sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan bagi Lembaga Keuangan Syariah," tuturnya.