Sakit Hati dengan Putusan MK, 30 DPD Rumah Jokowi For Ganjar Resmi Ganti Nama
loading...
Relawan Rumah Jokowi (RJ) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi mencabut dukungan politik terhadap Presiden Joko Widodo. Foto/ iNews TV/Yovanda Noni
A
A
A
JAKARTA - Rumah Jokowi For Ganjar resmi berganti nama menjadi Rumah Kebaikan Nusantara. Pergantian nama ini dilakukan secara serentak di 30 DPD Rumah Jokowi For Ganjar di seluruh Indonesia.
Adapun sejumlah aksi pergantian dilakukan mulai dari pembakaran 2024 lilin hingga menurunkan seluruh atribut terkait Jokowi dalam rumah aspirasi tersebut.
Ketua DPP Rumah Jokowi Yongki Jonacta Yani mengatakan aksi tersebut sebagai wujud keprihatinan atas diperkosanya hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dengan dikabulkan batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
Diketahui MK mengabulkan permohonan perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
"Di depan mata kita hukum yang menjadi komandan di Republik Indonesia ini sudah diinjak-injak dengan sewenang-wenang. Maka dengan keputusan MK kemarin sudah membuktikan bahwa konstitusi kita sedang diperkosa,"kata Yongki.
"Dengan keputusan MK itu kami sudah berkomunikasi dengan seluruh DPD rumah Jokowi di seluruh Indonesia, apa yang harus lakukan? Kami sakit hati, kami merasa dikhianati, dan mereka dari daerah spontan melakukan ungkapan bagaimana rasa yang mereka rasakan,"ucapnya.
Yongki merasa jutaan pendukung Jokowi merasa dikhianati karena pada zamannya seseorang dapat mempermainkan konstitusi untuk kepentingan pribadi. "Bukan tidak boleh Gibran jadi cawapres, bukan tapi cara yang digunakannya sangat salah," ujarnya.
Oleh karena itu, perubahan nama tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi agar dapat mengalahkan Jokowi di 2024. Terutama dalam rangka memperbaiki bangsa dan rakyat di masa depan.
"Saya sebagai Ketum DPP menyatakan rumah Jokowi diganti menjadi Rumah Kebangkitan Nusantara. Kami akan tetap berada digerakan pemerintah, dan untuk Mas Ganjar akan meneruskan kebaikan yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi," tuturnya.
Adapun sejumlah aksi pergantian dilakukan mulai dari pembakaran 2024 lilin hingga menurunkan seluruh atribut terkait Jokowi dalam rumah aspirasi tersebut.
Ketua DPP Rumah Jokowi Yongki Jonacta Yani mengatakan aksi tersebut sebagai wujud keprihatinan atas diperkosanya hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dengan dikabulkan batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
Diketahui MK mengabulkan permohonan perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
"Di depan mata kita hukum yang menjadi komandan di Republik Indonesia ini sudah diinjak-injak dengan sewenang-wenang. Maka dengan keputusan MK kemarin sudah membuktikan bahwa konstitusi kita sedang diperkosa,"kata Yongki.
"Dengan keputusan MK itu kami sudah berkomunikasi dengan seluruh DPD rumah Jokowi di seluruh Indonesia, apa yang harus lakukan? Kami sakit hati, kami merasa dikhianati, dan mereka dari daerah spontan melakukan ungkapan bagaimana rasa yang mereka rasakan,"ucapnya.
Yongki merasa jutaan pendukung Jokowi merasa dikhianati karena pada zamannya seseorang dapat mempermainkan konstitusi untuk kepentingan pribadi. "Bukan tidak boleh Gibran jadi cawapres, bukan tapi cara yang digunakannya sangat salah," ujarnya.
Oleh karena itu, perubahan nama tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi agar dapat mengalahkan Jokowi di 2024. Terutama dalam rangka memperbaiki bangsa dan rakyat di masa depan.
"Saya sebagai Ketum DPP menyatakan rumah Jokowi diganti menjadi Rumah Kebangkitan Nusantara. Kami akan tetap berada digerakan pemerintah, dan untuk Mas Ganjar akan meneruskan kebaikan yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi," tuturnya.
(cip)
Explore More