PBNU: Hentikan Tragedi Kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya

JAKARTA - Selain bantuan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah diplomatik yang meyakinkan guna menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas lewat rilis yang diterima SINDOnews, Minggu (3/9/2017).

"Semua itu didasarkan semata pertimbangan kemanusiaan, sesuai kaidah politik bebas-aktif," ujarnya.

Menurut laporan utusan PBNU yang tergabung dalam misi kemanusiaan, kata Robikin, Indonesia adalah satu-satunya negara yang dipercaya dan diizinkan oleh Pemerintah Myanmar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di Myanmar. Menurutnya, Indonesia harus mengoptimalkan kepercayaan itu.

Namun, lanjut dia, masyarakat Indonesia tidak perlu terpancing dan mengusik harmoni di tengah keragaman yang ada di Indonesia. Jangan ada yang berusaha menghentikan kekerasan dengan kekerasan, apalagi dengan mendompleng isu agama.

"Saya memandang, terjadinya tragedi kemanusiaan akibat kekerasan justru karena tidak hadirnya agama dalam kehidupan bersama. Sebab, selain tentang tauhid, pesan penting lain dari agama adalah terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

"Untuk apa Nobel Perdamaian dipertahankan jika perdamaian di depan mata dikoyak dan hanya berpangku tangan?" pungkas Robikin atas tuntutan pencabutan Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.