Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Didesak Periksa Anwar Usman
Selasa, 17 Oktober 2023 - 10:01 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Advokat Alumni Universitas Padjadjaran Romy Jiwaperwira menjelaskan bahwa Aliansi menyayangkan putusan MK terkait batas usia dapat berimplikasi dan mulai berlaku pada Pilpres 2024.
"Putusan MK telah memperluas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang sebelumnya mensyaratkan 'berusia paling rendah 40 tahun', diubah menjadi 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah',” tutur Romy.
“Implikasi dari putusan MK ini adalah memungkinkan bagi seorang yang belum berusia 40 tahun untuk memiliki kesempatan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang mulai berlaku pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," sambung Romy.
Romy mengatakan dalam proses pembahasan persoalan hukum dalam Pasal 169 huruf q. UU Pemilu merupakan suatu open legal policy, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan legislatif dari DPR, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
"Selain itu, mengenai ketentuan 'pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah' tidak pernah dilarang dalam UU Pemilu sebagai suatu persyaratan bagi seorang mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden," jelasnya.
Romy yang mewakili Aliansi juga menyoroti Anwar Usman yang mengadili dan memutus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sehingga mengindikasikan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi tersebut. Diketahui Anwar Usman merupakan paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Salah satu hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang mana juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman merupakan Paman dari Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta,” katanya.
"Putusan MK telah memperluas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang sebelumnya mensyaratkan 'berusia paling rendah 40 tahun', diubah menjadi 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah',” tutur Romy.
“Implikasi dari putusan MK ini adalah memungkinkan bagi seorang yang belum berusia 40 tahun untuk memiliki kesempatan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang mulai berlaku pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," sambung Romy.
Romy mengatakan dalam proses pembahasan persoalan hukum dalam Pasal 169 huruf q. UU Pemilu merupakan suatu open legal policy, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan legislatif dari DPR, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
"Selain itu, mengenai ketentuan 'pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah' tidak pernah dilarang dalam UU Pemilu sebagai suatu persyaratan bagi seorang mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden," jelasnya.
Romy yang mewakili Aliansi juga menyoroti Anwar Usman yang mengadili dan memutus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sehingga mengindikasikan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi tersebut. Diketahui Anwar Usman merupakan paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Salah satu hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang mana juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman merupakan Paman dari Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta,” katanya.
Lihat Juga :
