Syahrul Yasin Limpo Dijemput KPK, Jokowi: Kita Harus Hormati Proses Hukum

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penjemputan paksa mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh KPK, Kamis (12/10/2023) malam. Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ada baik pada KPK atau pun penegak hukum lainnya.

"Kita harus hormati proses hukum yang ada baik di KPK, di Kepolisian, di Kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani," kata Jokowi di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023).

Meski begitu, menurut Jokowi KPK dinilai memiliki alasan tersendiri hingga melakukan penjemputan paksa SYL. "Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK," ucap Jokowi.



Terkait adanya perbedaan politisasi pada penangkapan SYL, Jokowi pun terheran-heran dengan anggapan tersebut. Meski begitu, dirinya belum mengungkapkan siapa sosok yang akan menggantikan SYL sebagai Mentan. "Apa hubungannya?" kata Jokowi.

Sebelumnya, KPK menjemput paksa dan membawa Syahrul Yasin Limpo. Politikus Nasdem tersebut dikabarkan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (12/10/2023) malam.

Berdasarkan pantauan terdapat tiga mobil beriringan yang memasuki Kantor KPK. Tiba di KPK, SYL tampak mengenakan baju putih dengan jaket hitam dan topi hitam serta memakai masker. Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi ataupun suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementan.

SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian M Hatta (MH).

Syahrul diduga menginstruksikan untuk mengumpulkan uang terkait promosi jabatan di Kementan. Adapun, harga yang dipatok untuk para eselon I agar mendapatkan jabatan di Kementan yakni kisaran USD4.000 hingga 10.000. Syahrul Limpo diduga aktor tertinggi yang memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan uang promosi jabatan tersebut.