Langkah Elite Golkar Tidak Gelar Munaslub Dikritik

JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mengkritisi langkah segenap pengurus Partai Golkar di tingkat pusat hingga daerah, yang menyatakan mendukung hasil rapat pleno Golkar.

Salah satu hasil rapat pleno tersebut yakni, tidak akan menggelar munas luar biasa (munaslub) untuk mengganti ketua umum yang tengah terjerat persoalan hukum.

Salah satu pencetus GMPG, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, apa yang dilakukan mulai dari DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan terakhir DPD Provinsi, menunjukkan seakan bahwa praktik korupsi itu sesuatu yang biasa saja.

Menurut Doli, tindakan itu juga dinilai bertentangan dengan apa yang selama ini mereka putuskan. Di dalam keputusan munaslub di Bali misalnya, tertera salah satunya adalah bahwa Golkar harus menjadi kekuatan di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu di dalam Rapimnas Golkar menyatakan dukungannya terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), yang salah satu agenda kerja utamanya adalah pemberantasan korupsi.

"Kami menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin Golkar secara kolektif saat ini seperti orang-orang yang kehilangan akal sehat, tidak memiliki budaya malu, dan menggunakan logika yang terbalik-balik," kata Doli, Senin (24/7/2017).

(Baca juga: Nama Setnov Hilang Divonis E-KTP, Idrus: Proses Hukum Harus Sesuai Fakta)

Dia menegaskan, dukungan secara ramai-ramai dan terbuka terhadap ketua umum yang menjadi tersangka korupsi itu bisa menimbulkan kecurigaan tehadap kuatnya dugaan, bahwa aliran dana korupsi e-KTP sampai juga ke institusi partai.

Doli pun mengingatkan, korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa, yang kedudukannya sama dengan terorisme, dan genosida. Dalam konteks negara, pelaku tindak pidana korupsi itu masuk kategori pengkhianat negara.

"Dalam konteks Golkar, Setya Novanto dan kepemimpinan saat ini secara kolektif sedang membangun citra Golkar kotor, atau Golkar hitam yang secara tidak langsung sedang menggali kuburan untuk Golkar," tegas Doli.